Think Beyond Outbox

Terlihat) Tanda-Tanda Abad (Revolusi) Informasi Dalam Konteks Globalisasi

2009-09-21T17:02:00.000-07:00

Video and computerised games in the home. Computers in the office. I suppose there will be more and more of this sort of thing. I don’t like it much. As the machine becomes more advanced and important, so does the human being become diminished. New technology will increase the gap between generations and will tend to ‘hermitise’ individuals and small groups, increasing the differences between ‘haves’ and ‘have nots’.
(Salah satu ungkapan di media massa ‘the Britain’s Mass-Observation Archive, University of Sussex’ dalam topik ‘work’ pada tahun 1983).

From an industrial society we have transformed into an information society … the information society has arrived.
(Bose, 1986: 92).

Dua ungkapan di atas menandakan sebuah penjajakan baru mengenai pemaknaan sosial dalam aspek kontemporer. Manusia bergerak secara dinamis dan selalu mengarah pada titik tertentu. Titik tertentu itulah yang kemudian menjadi perbincangan hangat karena bukanlah suatu titik yang obyektif bagi semua kalangan umat manusia. Titik perbincangan hangat yang akan diangkat kali ini adalah perkara Silicon Chip atau sejenis temuan teknologi terbaru yang kemudian membuka keran-keran kemajuan teknologi informasi. Temuan Silicon Chip itu kemudian dianggap oleh sebagian pengamat sebagai pemicu pergerakan roda revolusi terbaru, yaitu revolusi informasi. Melihat fenomena tersebut, penulis akan mengangkat beberapa hal, seperti: sejauh mana revolusi informasi menimbulkan gejala baru dalam mode ekonomi? Pertanyaan tersebut akan mengarahkan tulisan ini menuju pada legitimasi revolusi informasi yang telah diterima sebagai bentuk baru dalam globalisasi ekonomi. Tulisan ini juga akan dipadukan dengan pendapat sejumlah pengamat yang kritis akan keberadaan revolusi informasi yang berimplikasi pada keberadaan masyarakat informasi.

***

Pergolakan hubungan internasional memang tidak terlepas dari peran serta ekonomi di dalamnya. Sebagai salah satu kajian dalam Hubungan Internasional (HI), ekonomi masuk dalam kajian Ekonomi Politik Internasional. Ekonomi juga menjadi faktor penting dalam melihat konsep dan fenomena globalisasi. Di dalam retorika, ekonomi selalu dilekatkan kepada globalisasi oleh sebagian pengamat. Atau dengan kata lain, istilah globalisasi ekonomi menjadi barang wajib untuk dikaji oleh para pengamat sosial diantaranya adalah para penstudi HI. Penulis disini mencatat setidaknya ada tiga tahap yang kemudian menandakan bahwa globalisasi ekonomi itu selalu bergerak dan berproses hingga tidak diketahui waktu berhentinya.

Tahap globalisasi ekonomi pertama adalah tahap agrikultural. Tahap ini muncul di era kuno dimana faktor mesin modern tidak masuk ke dalamnya. Secara historis, Economides & Wilson (2001) memaparkan bahwa globalisasi ekonomi pertama bisa dilacak dari keberadaan jaman perang salib dimana kerajaan / empirium kristen ingin menyebarkan pengaruhnya serta melakukan agenda penaklukkan wilayah di seluruh dataran Eropa, Asia, dan Afrika, namun terhadang oleh kerajaan / empirium Islam. Di era tersebut, kerajaan / empirium romawi juga turut serta dalam penaklukkan sejumlah wilayah di dunia. Apabila diteliti lebih dalam lagi bahwa ternyata aksi penaklukkan sejumlah wilayah tersebut tidak hanya dilakukan oleh beberapa kerajaan di peradaban Eropa dan Timur Tengah, namun di belahan dunia lainnya, seperti di Asia Timur terdapat peradaban maju (China & Mongolia) yang juga melakukan agenda penyebaran pengaruh dan penaklukkan wilayah. Faktor utama yang melandasi penaklukkan wilayah tersebut adalah keinginan untuk meluaskan daerah kekuasaan. Makna yang kemudian muncul dari faktor utama tersebut bahwa manusia memiliki hasrat untuk meluaskan wilayah mereka. Perluasan wilayah berarti perluasan tanah jajahan. Secara logis, ketika manusia ingin meluaskan faktor tanah jajahannya hingga harus mencaplok wilayah manusia yang lain, maka bisa dikatakan bahwa mereka melakukan salah satu kepentingan strategis. Salah satu kepentingan strategis itu adalah mendapatkan manfaat ekonomi dari tanah jajahan tersebut.
Dari situlah kemudian, tahap agrikultural muncul pada tahap globalisasi ekonomi pertama. Rasionalisasinya, proses penaklukkan beberapa wilayah di dunia bisa diklasifikasikan sebagai bentuk globalisasi mini dan pemanfaatan tanah jajahan untuk kemakmuran kerajaannya yang merupakan bentuk agenda ekonomi. Pelaku dalam kegiatan pemanfaatan tanah jajahan tersebut tentu saja adalah kelas pekerja / petani yang dibayar oleh tuan tanah untuk menggarap lahan yang tersedia. Modal utama yang dimiliki oleh tuan tanah tersebut adalah tanah itu sendiri. Tanah menjadi aset komoditas yang mewah pada kala itu. Sehingga jelas bahwa sistem agrikultural (faktor yang berorientasi pada aspek tanah jajahan yang dimanfaatkan secara ekonomi pula) menjadi pemicu geliat globalisasi ekonomi utama yang timbul dari kegiatan pelebaran pengaruh dan kekuasaan oleh kerajaan-kerajaan pada masa sebelum mesin modern ditemukan. Manusia kemudian berlomba-lomba untuk memperluas kepemilikan tanahnya hingga harus mencaplok daerah di luar batas teritori kerajaannya demi menguasai roda ekonomi terbaik pada kala itu (agrikultural). Sebagai tambahan, pemicu paling mendasar pada kala itu adalah penemuan teknologi pertanian sederhana dan pemanfaatan hewan ternak yang semula liar dan tidak jinak, sekaligus kita juga bisa mengklasifikasikannya sebagai bentuk revolusi pertanian / agrikultural yang menandakan perubahan pola hidup dan ekonomi dari nomaden ke menetap.

***

Tahap globalisasi ekonomi kedua adalah tahap industrialisasi. Pada tahap sebelumnya, manusia masih sangat mengandalkan pola-pola ekonomi tradisional, seperti pertanian, peternakan, berburu hewan di hutan atau mencari ikan yang hidup alami di sungai atau perairan dalam seperti laut. Bisa dibayangkan pada kala itu, manusia masih belum menemukan bentuk teknologi mesin yang bisa meringankan beban pekerjaan mereka. Otomatis, pola berpikir mereka masih sangat tradisional, bahkan mereka dikategorikan sebagai manusia yang hidup pada era Dark Age atau jaman kegelapan oleh sebagian pengamat. Namun, dunia telah berubah semenjak pria dewasa bernama James Watt menciptakan teknologi mesin uap yang kemudian membawa dunia pada revolusi teknologi kedua setelah pertanian, yaitu revolusi industri pada tahun 1765. Hal itu menandakan perubahan era, yaitu dari era Dark Age menuju era Scottish Enlightment.
Telah dipaparkan sebelumnya di atas bahwa revolusi teknologi tertentu akan membawa pada revolusi ekonomi tertentu pula. Revolusi teknologi pertanian sederhana telah membawa manusia pada revolusi ekonomi agrikultural. Mode agrikultural tersebut menjadi roda ekonomi utama pada era sebelum Dark Age. Setelah itu, terdapat revolusi industri yang kemudian membawa manusia pada revolusi ekonomi selanjutnya. Mark Skousen (2007) mencatat bahwa Dr. Adam Smith melalui buku monumentalnya yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations telah mendeklarasikan revolusi ekonomi kedua, yaitu ekonomi liberal / kapitalisme. Berbeda halnya dengan revolusi agrikultural yang menitik beratkan pada tanah sebagai aset utama dan paling berharga. Dalam revolusi industri, kepemilikan alat produksi kemudian menggeser arti penting tanah sebagai aset yang paling berharga. Di dalam revolusi industri ini, manusia kemudian berfokus pada pengembangan produk-produk manufaktur pada skala masif. Beberapa term yang kemudian muncul sebagai riak dalam revolusi industri tersebut adalah mass production dan under consumption. Akibatnya produsen sulit menjual di daerahnya sendiri karena pasar sudah terlalu jenuh. Oleh karena itu ia menjualnya ke beberapa belahan dunia lainnya, yang kemudian menandakan bentuk globalisasi ekonomi yang kedua (perdagangan lintas negara).

Karl Marx secara mendasar menilai bahwa revolusi ekonomi liberal tersebut sulit membawa manusia pada cita-cita yang baik pada revolusi industri. Revolusi industri yang semula ditujukan demi kemajuan umat manusia, malah hanya menurunkan atau melanggengkan model lama, yaitu eksploitasi sumber daya manusia. Pada era revolusi agrikultural, buruh tani yang tidak mempunyai tanah terpaksa tereksploitasi tenaganya oleh tuan tanah. Hal serupa diaplikasikan di dalam revolusi industri. Buruh industri kemudian tetap tereksploitasi oleh pemilik alat produksi. Pemilik alat produksi sajalah yang kemudian merasakan kemajuan luar biasa dalam hidupnya, tetapi tidak berlaku bagi buruhnya. Kemudian Marx menilai bahwa sistem ekonomi liberal hanya akan membawa pada kemunduran yang akan mematikan sistemnya sendiri. Lalu muncullah J.M. Keynes yang bisa menyelamatkan muka ekonomi liberal dengan sistem fiskal dan moneter yang dimiliki negara untuk menyelamatkan pasarnya.

Beberapa makna kemudian bisa diambil, yaitu: revolusi agrikultural dan industri menitik beratkan penemuan teknologi terbaru sebagai pemicu dan penggerak roda ekonomi. Relasi ekonomi yang muncul adalah sama yaitu pemilik aset (tanah & alat industri) akan memegang kendali ekonomi, sedangkan yang tidak mempunyai aset akan dikendalikan oleh si pemilik aset. Tuan tanah dan pemilik modal merupakan subyek pengendali ekonomi yang tentu saja masih berada dalam pengawasan otoritas politik seperti kerajaan atau negara, sedangkan buruh tani dan industri sebagai objek yang terkendali dalam sistem ekonomi. Fokus utamanya adalah bagaimana aset yang muncul dari perubahan teknologi menjadi alat penggerak ekonomi yang utama dalam skala global. Sehingga, salah satu penggerak globalisasi tentu saja merupakan hasil dari perpaduan antara revolusi teknologi dengan ekonomi, atau dengan kata lain semakin tinggi tingkatan teknologi akan semakin tinggi pula intensitas ekonomi, serta akan mempercepat roda globalisasi. Mereka yang hidup di kedua era tersebut kemudian diberi label masyarakat agraris dan industrialis.

***

Melalui proses bernalar seperti di atas, maka penulis akan membawa tulisan ini pada globalisasi ekonomi ketiga. Telah diutarakan di atas bahwa penemuan Silicon Chip atau Microchip mengawali revolusi Teknologi Informasi (TI). Penemuan internet dalam TI membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Manusia melalui TI dapat mengetahui banyak hal dengan hanya menekan beberapa tombol dari laptop atau perangkat lainnya. Banyak hal yang dilakukan oleh internet terhadap manusia. Manusia kemudian mendapatkan kemudahan yang luar biasa akibat akses jaringan yang sangat cepat. Bahkan materi yang terdapat di dalam tulisan ini bisa muncul dan dibaca oleh dengan bantuan internet. Frank Webster (2002) telah mengutarakan bahwa:

… begun to talk about ‘information’ as a distinguishing feature of the modern world. We are told that we are entering an information age, that a new ‘mode of information’ predominates, that ours is now an ‘e-society’, that we must come to terms with a ‘weightless economy’ driven by information, that we have moved into a ‘global information economy’.

Penulis menilai bahwa kemudahan yang diberikan oleh TI sungguh berbeda dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi pertanian dan industri. Masyarakat yang terbina dari adanya revolusi TI kemudian dinamakan sebagai masyarakat informasi. Informasi bisa didefinisikan atau diklasifikasikan menurut banyak hal. Informasi bisa berupa apa saja. Beberapa terms yang kemudian menjadi hangat dalam perbincangan di beberapa kalangan penstudi globalisasi dan masyarakat informasi adalah information economy, information occupations, knowledge society, dan cultural information. Duff (2002) menambahkan bahwa:

Very many commentators have gone further to identify as ‘information societies’ the United States, Britain, Japan, Germany and other nations with a similar way of life. Politicians, business leaders and policy makers have taken the information society idea to their hearts, with the European Union urging the rapid adjustment to a ‘global information society’, thereby following in the tracks of Japan which embraced the concept of information society in the early 1970s.

Duff dalam ungkapannya di atas mengambil sikap bahwa informasi mampu membentuk suatu masyarakat dengan pola yang sama. Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang, Jerman, dan lain sebagainya, memiliki suatu model gaya hidup kurang lebih sama. Hal yang kurang lebih sama itu tidaklah mungkin terjadi tanpa satu pengetahuan yang kurang lebih sama. Pengetahuan itu merupakan informasi yang terdistribusi secara lintas negara dengan bantuan TI. Dengan begitu, masyarakat informasi global bisa saling tukar-menukar informasi. Melalui argumen Webster dan Duff di atas, penulis mengambil posisi bahwa revolusi TI membawa dampak yang besar terhadap pola-pola ekonomi, selayaknya beberapa penemuan teknologi sebelumnya yang memberikan perubahan pula dalam pola ekonomi global dan kehidupan masyarakat global pada umumnya. Dengan kata lain, revolusi TI telah menghantarkan manusia ke era dentuman revolusi yang baru sesudah agraris dan industrialis, yaitu revolusi informasi.

***

Black dan Muddiman (2007) bertukas bahwa setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilihat secara kritis dari adanya revolusi informasi. Beliau berdua melihat bahwa masyarakat yang terbentuk dari revolusi informasi yaitu masyarakat informasi tentu memiliki kriteria khusus. Kriteria khusus tentu bisa dilihat dari apa hakikat masyarakat informasi itu. Salah satu hakikat mereka bisa dilacak dari sudut pandang revolusi informasinya. Revolusi informasi menyediakan label khusus pada mereka. Salah satu label yang melekat dalam masyarakat informasi adalah professional occupations atau bisa ditinjau dengan istilah liberated knowledge workers of the information society. Menurut beliau, para pekerja atau buruh dalam istilah ekonomi klasik selalu dituntut untuk menguasai beberapa skill. Skill kemudian menjadi aset penting bagi buruh dalam dunia pekerjaan. Semakin tinggi skill yang dimiliki oleh buruh tersebut maka akan semakin mudah ia mengerjakan tugas-tugasnya. Beliau mencontohkan bahwa para pekerja kantoran sekarang tidak perlu lagi melakukan pekerjaannya di kantor, melainkan bisa dimana saja, termasuk di rumah. Kemampuan seorang pekerja menguasai banyak kecakapan informasi termasuk teknologi informasi mampu membawanya kebidang kesejahteraan. Tetapi, beliau mengkritisinya bahwa kemajuan informasi justru menambah beban pekerja untuk melakukan pekerjaan multi-tasking dengan multi-skill. Artinya bahwa kelas pekerja tetaplah menjadi kelas pekerja yang selalu akan diperas kemampuan dan informasinya demi perkembangan kapitalisme. Sehingga buruh akan selalu melalui proses proletarianisation atau dengan kata lain buruh akan selalu menjadi the new proletar di setiap revolusi teknologi yang terjadi.
Proletar gaya baru dalam masyarakat informasi ini juga dideskripsikan oleh Scott Lash (2002). Beliau bertukas bahwa buruh yang tergabung dalam masyarakat informasi mengalami pergeseran dalam tugas-tugas mereka. Mereka kini melakukan proses informasi ketimbang proses material. Buruh cerdas kemudian diminta untuk menciptakan gagasan atau ide yang cemerlang demi meningkatkan nilai produk kapitalis di pasar. Dalam menciptakan gagasan itu, buruh profesional tidak menggunakan operasi praktis, tetapi menggunakan mesin informasi khusus. Mereka selalu diminta untuk menuntaskan produk informasi yang berguna bagi perusahaan. Praktik diskursif pengetahuan kemudian menjadi makanan sehari-hari bagi para buruh profesional. Mereka para buruh profesional juga telah mentransformasikan diri mereka ke bentuk reflexive accumulation ketimbang fordist accumulation. Mengapa begitu? Hal itu dikarenakan mereka mampu menggerakkan keinginan pasar ketimbang mereka yang disetir oleh keinginan pasar. Para buruh profesional kini juga memiliki banyak informasi yang mahal harganya. Sehingga bisa dikatakan bahwa era revolusi informasi saat ini malah akan semakin mempercepat roda perekonomian kapitalisme. Dengan kata lain sebagai kesimpulan dan penutup lembaran kali ini, penulis beranggapan bahwa revolusi informasi melahirkan masyarakat informasi yang tentu saja memberikan pemahaman penting tentang pentinganya informasi sebagai komoditas paling berharga ketimbang alat produksi itu sendiri. Artinya bahwa informasi kini berada pada tingkatan komoditas yang tertinggi ketimbang produk dan alat yang berada di sektor industri dan agrikultur.

--- The End ---

Black, A., Muddiman., Plant, H. (2007). The Early Information Society Information Management in Britain before the Computer. Hampshire: Ashgate.
Bose, A. (1986). Information resources management: a glossary of terms, dalam Encyclopedia of Library and Information Science, Vol. 41. New York: Marcel Dekker. Hal: 92-161.
Duff, Alistair S. (2000). Information Society Studies. London: Routledge.
Lash, Scott. (2002). Critique of information. London: Sage.
Skousen, Mark. (2007). The big three in economics : Adam Smith, Karl Marx, and John Maynard Keynes. New York: M.E.Sharpe.
Webster, Frank. (2002). Theories of the information society. London: Routledge.

Melihat Kembali (in)Eksistensi Regionalisme Timur Tengah

2009-09-20T19:57:00.000-07:00

Timur Tengah dikenal dunia sebagai wilayah yang selalu berkonflik. Konflik-konflik yang diangkatpun bermacam-macam, mulai dari masalah clash of civilisation (Christian/Western Vs. Islam/Eastern), Struggle for Source of Energy (the Geopolitics of Oil and another sources, such as clean water), hingga pada masalah perbatasan, dan konflik etnis. Dunia mengenalnya pula sebagai wilayah panas selain karena sering berperang, juga karena kondisi geografisnya yang sebagian besar diselimuti secara alami oleh gurun pasir. Menurut catatan media yang banyak jumlahnya, wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang menyimpan candangan minyak bumi terbesar, artinya bahwa secara strategis geopolitik, wilayah Tengah Tengah menyimpan candangan energi populer terbesar di dunia, setidaknya itulah yang diungkapkan oleh beberapa ilmuwan yang mengerti tentang minyak. Dalam mengungkapkan definisi dan identitas Timur Tengah, tampaknya secara umum telah diungkapkan di atas. Menurut Newman (2000), definisi dan identitas dari setiap wilayah geografi di Bumi ini pasti akan berbeda bergantung pada siapa yang mendeskripsikan dan mendefinisikannya. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini memiliki definisi dan identitas Timur Tengah sesuai dengan apa yang telah diungkapkan di atas.

Schulz (2005) telah menegaskan bahwa Timur Tengah merupakan wilayah yang tidak stabil secara keamanan regional serta terfragmentasi pula secara kerjasama antar negaranya. Argumentasi kuat yang diungkapkan oleh Schulz adalah tidak terkonsepnya secara jelas mengenai kerjasama keamanan regional di kawasan tersebut. Tiap-tiap negara Timur Tengah memiliki perspektif keamanan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menyatukan pendapat dalam suatu forum kerjasama yang holistik dan terintegrasi secara komprehensif. Contohnya adalah bagaimana negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Mesir, Arab Saudi, serta organisasi setingkat negara PLO (Palestine Liberation Army) ketika melihat keberadaan negara Israel di Timur Tengah(?). Iran sudah mengatakan bahwa Israel tidak seharusnya mendirikan negara di atas wilayah Palestina, sehingga menyulut ketegangan hingga kini antara Iran dan Israel. Bahkan kabar terbaru dari media elektronik TVOne bahwa setidaknya 51% warga Israel mendukung tentaranya untuk menyerang Iran. Begitu pula dengan Presiden Iran Mahmud Ahmad Dinejad yang pernah menyatakan bahwa Israel akan dihilangkan dari peta Timur Tengah. Dari gambaran kecil ini sudah terlihat bahwa konsep keamanan yang jelas di Timur Tengah boleh dikatakan tidak ada atau tidak eksis. Antar sesama negara Arabpun, seperti Iraq dan Kuwait pernah terjadi perang antar keduanya. Oleh karena itu terdapat sindiran secara jelas bahwa, orang-orang atau negara-negara Arab itu dengan sesamanya saja selalu tidak percaya dan curiga bahkan bisa berperang dengan sesamanya. Sehingga juga terdapat pertanyaan yang terkesan utopia untuk terealisasi yaitu: “kapan negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga-Liga Arab bersatu padu untuk membela PLO dari Israel?”.

Salah satu kategorisasi regionalism yang telah dijelaskan oleh Andrew Hurrel (2002) yaitu regional interstate cooperation tampaknya masih melekat pada regional Timur Tengah walaupun didalamnya terdapat konflik laten, paten, serta telah manifest. Regional interstate cooperation terlihat pada upaya negara-negara Timur Tengah dalam menghadapi isu-isu tertentu. Ketika terdapat wacana tentang Pan Arabisme yang secara tidak langsung menyindir negara-negara Arab yang terkesan tidak kooperatif tersebut, maka muncul Liga-Liga Arab sebagai jawaban konkrit atas wacana tersebut. Luciani (1988, dalam Schulz) menyatakan bahwa walaupun telah terbentuk Liga-Liga Arab dalam regional Timur Tengah, namun Arab Regional Cooperation tersebut menjalankan sifat inter-state affairs dibandingkan dengan a project of regional political integration and merging state structures. Artinya bahwa negara-negara Arab yang terintegrasi dalam Liga-Liga Arab hanya fokus pada bagaimana meningkatkan kepentingan ‘nasional’ masing-masing daripada meningkatkan kepentingan ‘regional’ secara bersama-sama. Selain itu, juga terdapat sub regional cooperation selanjutnya yaitu the Gulf Cooperation Council (GCC).

GCC bagi sebagian pengamat dinilai sebagai model kerjasama yang paling sukses digalang daripada kerjasama lainnya yang digalang oleh Liga-Liga Arab (Starkey & Arts dalam Schulz). GCC dibentuk tepatnya untuk mengatasi krisis konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Ketika itu GCC sangat berperan dalam upaya peredaman konflik Iran-Iraq (1980-1988) dan Perang Teluk (1990-1991). Namun tetap saja, sesuai dengan argumen yang telah diungkapkan di atas bahwa konsep rezim keamanan yang dimiliki oleh Timur Tengah belum dikonsep secara jelas dan tegas. GCC lebih tepatnya bisa berjalan sukses dalam beberapa isu tertentu, namun belum bisa sukses dalam menghalangi ancaman laten (perang saudara antar sesama negara Arab), paten (konflik Arab-Israel), dan manifes (ancaman baru dari Terorisme).

Sebagai bentuk regionalisme yang dipertanyakan eksistensinya, setidaknya regional Timur Tengah masih memiliki hubungan dengan negara atau regional lainnya, serta secara langsung maupun tidak langsung bisa memberikan pengaruh kepada dunia. Salah satu bentuk kerjasama lainnya dalam wilayah Timur Tengah adalah AMU (Arab Maghreb Union) yang disinyalir memiliki kedekatan khusus dengan EU (European Unity). AMU terus menjalin kerjasama dengan EU di segala bidang. Alasan utama mereka menggalang kerjasama itu adalah tidak lain karena faktor sejarah. Perancis merupakan negara bekas kolonial di wilayah Afrika Utara (masih menjadi wilayah Timur Tengah menurut definisi para kolonial Inggris terdahulu) yang masih memiliki pengaruhnya di sana. Sehingga, faktor, yang menyatukan AMU dengan EU, yaitu faktor kedekatan hubungan antara negara terjajah dengan negara yang terjajah menjadikan alasan utama AMU dekat dengan EU.

Hal tersebut kemudian menjadi kritikan utama bagi organisasi regional AMU karena mereka masih belum bisa mandiri dari negara bekas penjajahnya. Hal ini memperkuat salah satu argumen di atas bahwa, setidaknya organisasi regional di wilayah Timur Tengah terlihat kurang eksis sebagai organisasi regional yang merdeka dari dominasi asing yang sangat lama di wilayahnya. Jika kita melihat kembali lebih dekat mengenai (in)eksistensi regional Timur Tengah, maka kita akan mendapatkan suatu fenomena khusus dimana faktor-faktor non minyak merupakan urusan orang asing. Artinya bahwa regional Timur Tengah mungkin masih memiliki kedaulatan atas minyaknya daripada kedaulatan secara politik (bisa dibuktikan dari kedekatan yang erat antara GCC dengan AS dan EU). Kedaulatan minyak yang dimiliki oleh negara-negara di regional Timur Tengah tampaknya masih menunjukkan pengaruh kuat. Hal ini bisa dibuktikan dari fluktuasi harga minyak dunia yang sebagian besar dikendalikan dari Timur Tengah, sehingga keuntungan terbesarnya dimiliki oleh negara-negara Timur Tengah yang memiliki ladang minyak. Boleh dikatakan inilah pengaruh yang diberikan oleh Timur Tengah kepada seluruh negara-negara di dunia. Pengaruh fluktuasi harga minyak dunia memang bisa berdampak positif dan negatif bagi perekonomian dunia. Namun bagaimana dengan dampak tidak langsungnya? Penulis menilai bahwa Timur Tengah masih menjadi ladang favorit bagi kelompok-kelompok garis perlawanan yang diidentikkan sebagai teroris. Sehingga pengaruh tidak langsung inilah yang kemudian bisa juga berefek buruk kepada ekonomi dunia, setidaknya variabel teroris masih masuk kedalam kategori ceteris paribus dalam teori ekonomi. Artinya faktor daya beli konsumen yang utama adalah harga, dan faktor di luar itu adalah ceteris paribus (merek, gangguan keamanan, selera, dll). Sehingga dengan kata lain, terorisme yang kebanyakan berdiam di Timur Tengah secara tidak langsung mempengaruhi secara buruk terhadap peningkatan ekonomi dunia. Akhirnya, Schulz memiliki kesimpulan yang sama dengan penulis bahwa Timur Tengah merupakan regional yang tidak stabil keamanannya, serta organisasi regional yang terbentuk merupakan fragmentasi yang justru menghalangi terbentuknya macro regionalism of Middle East.

Review Argumentatively:

Schulz, Helena Lindholm & Schulz, Michael. The Middle East: Exception or Embryonic Regionalism? Department of Peace and Development Research: Göteborg University.

________________________________________. The Middle East: Instability and Fragmentation. Ed: Mary Farrell, Björn Hettne, & Luk Van Langenhove. 2005. Global Politics of Regionalism: Theory and Practice. London: Pluto Press.

Regionalisme

2009-03-14T03:22:00.000-07:00

Pemahaman awal mengenai Regionalisme sebagai ilmu dan fenomena sosial telah dimulai setidaknya ketika negara-negara bersatu dalam wadah organisasi dalam suatu kawasan / regional tertentu. Akan tetapi pemahaman akan kawasan / regional tertentu tersebut masih dalam kondisi yang debatable. John Ravenhill telah memperjelas perdebatan tersebut, yaitu:
One of the issue on which writers on regionalism agree is that there is no such thing as natural region. Regions are social construction whose members define their boundaries (Ravenhill, 2007).
Artinya bahwa kawasan / regional tertentu merupakan konstruksi sosial yang batas-batasnya didefinisikan oleh para anggotanya. Selanjutnya, Regionalisme juga berbeda pengertiannya dengan Regionalisasi.
Regionalism refers to a formal process of intergovernmental collaboration between two or more states. It should be distinguished from regionalization, which refers to the growth of economic interdependence within a given geographical area (Ravenhill, 2007).
Melalui pemaparan diatas, penulis mengambil sikap bahwa sebuah regionalisme yang telah terbentuk sekarang ini (Uni Eropa, ASEAN, dll) merupakan rekayasa konstruksi sosial. Masing-masing anggota di dalamnya bersepakat / menyatukan pandangan yang sama akan regional yang mereka tempati setelah itu mereka membentuk wadah organisasi yang formal sebagai justifikasi akan regionalismenya.
Selanjutnya, penulis mengalami kesulitan ketika harus menentukan kapan regionalisme dimulai. Louise Fawcett pun mengalami kesulitan ketika berusaha menjawab kapan seharusnya sejarah regionalisme berlangsung pertama kali.
When should a history of regionalism begin? Given the obvious difficulty involved in defining regions and regionalism… there is no simple answer to this question” (Louis, 2002).
Menurut sumber lain, regionalisme telah terbentuk sekitar tahun 1980an yaitu ketika intensitas ekonomi politik internasional telah berjalan dan terkonsentrasi di tiga regional (Asia Timur, Eropa Barat, dan Amerika Utara), sekalipun hal tersebut lebih terfokus pada pada masalah perdagangan lintas regional.
Regionalism…refers to intensifying political and / or economic process of cooperation among states and other actors in particular geographic regions…At least since the beginning of the 1980s, the world economy has become more and more tripolar, with more than 85 per cent of world trade concentrated in three regions: East Asia, Western Europe, and North America (Griffith & O’Callaghan, 2002).
Dilihat dari sisi lain, Ian Clark, dalam tulisan Globalization and the Post-cold War Order dalam buku The Globalization of World Politics, menganalisa bahwa perkembangan regionalisme di era kontemporer ini adalah kunci untuk memahami keteraturan dunia.
The development of contemporary regionalism is another key to understand the emerging order (Baylis & Smith, 2001).
Paska Cold War berakhir, sistem internasional mengalami perubahan mendasar yaitu dari sistem bipolar ke unipolar bahkan sedang menuju ke multipolar di era kontemporer. Melihat konsekuensi tersebut Louis menilai bahwa sistem kerjasama internasional juga menuju pada tren baru, yaitu: new attitudes dan decentralization. Sikap baru tersebut ditandai dengan munculnya kerjasama antar negara berbasis regional tertentu. Sikap baru tersebut juga dimaknai sebagai a halfway house bagi negara-negara yang tidak siap untuk bersatu secara universal.
Yet there are few people today who would argue seriously that the potential of the UN is jeopardized by the growth of regionalism, or that regionalism is merely a ‘halfway house between the nation-state and a world not ready to become one’ (Louis, 2002)
Selanjutnya, desentralisasi dalam sistem internasional yang multipolar dapat meningkatkan kepentingan di setiap regional tertentu. Kepentingan tersebut tentu saja berjalan karena terdapat akses dari ‘ketiadaan’ pengaruh great power secara signifikan. Seperti pada pendapat Bary Buzan berikut:
…the removal of old ‘overlay’ patterns of great power influence has encouraged multipolarity and contributed to an international system in which ‘regional, arrangement can be expected to assume greater importance’ (Buzan, 1991).
Namun, tidak berarti negara super power yang notabene pemegang great power hilang begitu saja dari regionalisme baru yang terbentuk. Negara super power seperti AS dan Rusia juga menaruh kepentingan di dalam regionalisme.
US President Clinton’s commitment to what he has called ‘open regionalism’ in the Americas and the Asia Pacific is indicative of this. On the Soviet side, Gorbachev repeatedly expressed his desire to end Russia’s isolation from Europe through his vision of a ‘common European home’ (Gorbachev, 1987 & Dawisha, 1990).
Selain di atas, tren multipolaritas dalam sistem kerjasama internasional juga berdampak pada tren ekonomi. Kemunculan European Community menjadi contoh yang tepat untuk menganalisa peranan regionalisme dalam kepentingan ekonomi. Alasan pasar / market membuat negara-negara dalam suatu kawasan / regional tertentu bersatu dan membuat trading bloc sendiri. Kini, European Community telah menjadi rujukan bagi pembentukan regionalisme-regionalisme baru yang lain seperti Arab Maghreb Union, the Andean Pact, Mercosur, dan ASEAN.
Andrew Wyatt-Walter mengemukakan tiga faktor untuk menjelaskan tren regionalisme ekonomi, yaitu: efek berakhirnya perang dingin terhadap ekonomi politik global, pergeseran balance of world economic power, dan juga terjadi pergeseran kebijakan publik yang berorientasi keluar oleh para negara berkembang (Louis, 2002). Salah satu faktor tersebut yaitu pergeseran kekuatan ekonomi dunia adalah sangat memungkinkan terjadi karena regionalisme ekonomi juga dapat menjangkau pasar ‘domestik’ yang lebih luas. Pasar domestik yang dimaksud adalah pasar bagi negara yang terikat dalam satu regional tertentu, sehingga disebut pasar domestik yang lebih luas. Pasar domestik juga berbeda dengan pasar nasional atau lokal. Oleh karena itu pasar domestik mengacu pada pasar regional. John Ravenhill mengemukakan 2 prinsip keuntungan ekonomi di balik regionalisme ekonomi. Pertama, para industri domestik dapat meraih a larger ‘home’ market secara lebih efisien. Signifikansi keuntungan dalam regionalisme ekonomi yang didapat nantinya bergantung pada jumlah dan ukuran partner ekonomi yang dimiliki dalam satu regional. Kedua, regionalisme ekonomi juga dapat meningkatkan ekonomi sehingga mengundang beberapa investor (Ravenhill, 2007). Tentu saja, dalam peningkatan investasi harus dibutuhkan payung keamanan yang jelas dan kuat sehingga kepastian ekonomi pun terjadi. Ravenhill juga mengemukakan bahwa regionalisme bisa bermotif politik. Regionalisme secara politik dimanfaatkan oleh para negara-negara anggotanya seperti: improvisasi posisi tawar mereka di tingkat internasional, memberi sinyal pada investor potensial atas komitmen mereka untuk mereformasi sistem nasional, memuaskan tuntutan konstituen domestik terhadap resiprositas, dan memudahkan mereka untuk mencapai regional agreement dari pada negara-negara lain yang berada di WTO. Kemampuan negara-negara lain di WTO untuk mendapatkan special agreement sulit dicapai karena terhadang oleh blok negara kaya seperti Uni Eropa, Jepang, USA.
Isu demokrasi juga menjadi penting dalam regionalisme. Demokrasi bisa menjadi perekat ekonomi antar negara dalam satu regionalisme atau antar regional, namun hal itu masih menjadi perdebatan. Masalahnya, demokrasi membutuhkan regionalisme atau regionalisme yang memerlukan demokrasi? Louis menegaskan bahwa demokrasi bukan merupakan kondisi untuk regionalisme.
Of course democracy is not necessary condition for regionalism (Louis, 2002).
Namun pemahaman ‘umum’ sekarang ini mensyaratkan demokrasi dalam integrasi regionalisme. Uni Eropa dan ASEAN memiliki semangat yang sama dalam penyebaran demokrasi. Sehingga syarat untuk menjadi negara anggota di kedua regional tersebut adalah harus menggunakan demokrasi sebagai sistem politik dan ekonomi. Hal tersebut terkait dengan penyatuan masyarakat dalam suatu regional akan berhasil bila menggunakan sistem demokrasi, selain dari pada itu berakhirnya perang dingin dengan kemenangan sistem ideologi demokrasi atas komunis. Demokrasi juga menjamin keamanan dalam meraih keuntungan ekonomi, seperti pada pendapat Huntington:
It might be recalled, however, that the European Community has, in the past, played an important role in helping to consolidate democracy in southern Europe: ‘in Greece, Spain, and Portugal, the establishment of democracy was seen as necessary to secure the economic benefits of EC membership, while community membership was in turn seen as a guarantee of the stability of democracy (Huntington, 1993).

Jadi, kesimpulan yang bisa didapat dari review beberapa artikel di atas adalah:
1. Regionalisme terbentuk pertama kali atas dasar ekonomi merujuk pada proses pembentukan Uni Eropa.
2. Regionalisme pada tahap perkembangan selanjutnya menambahkan isu-isu ekonomi politik internasional.
3. Kemunculan regionalisme juga terjadi paska perdebatan ideologi komunis vs. demokrasi, sehingga kebanyakan regionalisme sekarang yang terbentuk merupakan alat penyebaran demokrasi merujuk pada Uni Eropa dan ASEAN.
4. Regionalisme bisa dijadikan lokasi kepentingan bagi kebanyakan negara-negara besar.
5. Regionalisme bisa bermakna negatif dan positif bergantung pada tingkat kohesivitas antar negara-negara anggotanya.

Refrensi:
Buzan, Barry. 1991. People, States, and Fear. Harvester Wheatsheaf: London.
Clark, Ian. Globalization and the Post-Cold War Order. Dalam: John Baylis & Steve Smith. 2001. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Second Edition. Oxford University Press: New York.
Gorbachev, M.S. 1987. Perestroika: New Thinking for Our Country and the World. Collins: London; Dawisha, Karen. 1990. Eastern Europe, Gorbachev and Reform. Cup 2nd edn.: Cambridge.
Griffith, Martin & Terry O’Callaghan. 2002. International Relations: The Key Concepts. Routledge: London & New York.
Huntington, Samuel P. Democracy’s Third Wave. Dalam: Larry Diamond & Marc F. Plattner (eds.). 1993. The Global Resurgence of Democracy. John Hopkins University Press: Baltimore.
Louis, Fawcett & Andrew Hurrel. 2002. Regionalism World Politics. Oxford University Press. pp. 7-36.
Ravenhill, John. 2007. Global Political Economy. Second Edition. Oxford University Press. pp. 173-209.

Some Notes about People & Culture of New Zealand

2009-01-10T21:26:00.000-08:00

By: Muhammad Nizar

As we know that New Zealand (NZ) is a part of British Commonwealth. Much of contemporary NZ cultures are derived from British roots. But, before British came into this region, there are Polynesians came first. The Polynesians are Maori. Archaeologists refer to two branches of Maori: the archaic, and the traditional. The archaic Maori were probably the original inhabitants of NZ. They relied on the moa, a large, flightless bird that they hunted into extinction. Their culture dates back to around AD 1000. The traditional Maori are believed to have migrated to the North Island around the fourteenth century. The original homeland of the traditional Maori was in the Society Islands of Polynesia. Maori migrants left there to escape warfare and the demands of excessive tribute (taxes). Contemporary, about one in seven NZ (a total of 526,281 in 2001) identify themselves ethnically as Maori. The proportion of those who have some Maori blood is expected to increase because Maori women are having more babies than European or Asian women. NZ is named by British, but Maori named Aotearoa for NZ. The anthem for NZ is “God Defend New Zealand & God Save Queen”. As part of British Commonwealth, NZ has Queen HM Elizabeth II as Head of State.
The official languages are English (majority), Maori (the largest minority), Asian, etc. Because of English as majority language, ethnic groups of NZ are European (majority), Maori, Asian, Pacific peoples. The most common language after English and Maori is Samoan, spoken by more than 80,000 people. This is followed by Tongan, and the Chinese dialects of Cantonese and Mandarin. NZ’s population is close to three-quarters European in origin, largely because until the mid-1970s immigrants came overwhelmingly from Europe. More recent immigrants have come also from the Pacific Islands and Asia. The number of children of mixed ethnic parentage is increasing. More than half of the children of mixed ethnicity are European–Maori. NZ is becoming less European, because European birth rates are lower than those of other ethnic groups.
Maori are Tangata Whenua (the people of the land). Maori culture is a basic identity of NZ. Maori dissimilarities from Pākehā those are obvious in community traditions such as tangi (interments). Maori has less live index compared to most other groups. They have lower life expectancy, living and housing standards, poorer health, and lower educational attainments. Until the mid-20th century the Maori population was largely rural. By 2001 Maori were as likely to be living in cities and larger towns as the rest of the population. When Maori and Pākehā began living in closer proximity, the belief that the country had ‘the best race relations in the world’ was tested. A race relations conciliator was first appointed in 1971 to help combat racial discrimination.
Traditional Maori folklore describes an original couple, Rangi (sky) and Papa (earth). These two were locked in sexual union until the god Tane was able to push them apart and provide for the creation of human life. Maori folklore focuses on oppositions between pairs, such as earth and sky, life and death, and male and female. Before contact with outside cultures, Maori religion was based on the important concepts of mana and tapu. Mana is an impersonal force that can be both inherited and acquired by individuals in the course of their lives. Tapu refers to sacredness that was assigned by status at birth. There was a direct relation between the two: chiefs with the most mana were also the most tapu. The English word "taboo" derives from this general Polynesian word and concept of a mysterious superhuman force. Ancestor worship was important in traditional religion. Today, many Maori are Christian (primarily Anglican, Presbyterian, and Roman Catholic).
Maoris typically wear modern Western-style clothing. However, they still wear their traditional clothing for special occasions. Traditional Maori clothing was some of the most elaborate in Polynesia. Intricately decorated cloaks were an important item of dress for individuals of high status within Maori society. Tattooing among the Maori was highly developed and extremely symbolic. Maori facial tattoos were created by two methods. One was by piercing and pigmenting the skin with a tattooing comb. The other was by creating permanent grooves in the face with a chisel-like instrument. Male facial tattooing, called ta moko, was done in stages in a male's life through adulthood. Females were also tattooed in Maori society. Female facial tattooing was known as ta ngutu. Designs were placed on the chin and lips. There is a growing revival of this art among younger Maori women nowadays.

--- The End ---
Sources:
http://www.TeAra.govt.nz/NewZealandInBrief/Society/en
http://history-nz.org
http://www.maori.org.nz/
http://www.everyculture.com/wc/Mauritania-to-Nigeria/Maori.html

Notes about Problematic Conditions in Timor Leste

2009-01-10T21:25:00.001-08:00

By: Muhammad Nizar

First of all, Timor Leste got independence from Indonesia in 1999. Timor Leste is located beside of West Timor (Indonesia). Timor Island was included in chain of colonization. Colonials divide Timor Island in 2 parts, West Timor (Indonesia) was colonized by Holland and East Timor (Timor Leste) was colonized by Portuguese. Timor Leste was colonized first by Portuguese in 1520. Portuguese has high influenced to Timor Leste especially in the Catholic sphere. Beside of that, Portuguese also has influenced the civil society of Timor Leste by acculturate married. We called “mestizo” for Timor Leste people acculturating between Portuguese and indigenous Timor Leste. Then, “liurai” for Timor Leste local bourgeois people and “maubere” for Timor Leste grass root people who don’t have good education, economy, life, and political access (information by Mr. Dugis).
As Ms. Ani said, Timor Leste has some characteristics, such as ethnocentric and xenophobic. Ethnocentric means that there are many ethnic groups which lovely fight each other. Xenophobic means that groups of people who don’t like outsider coming in their region. Because of two reasons above, Timor Leste is known as a country who likes conflict in their internal. So, there is a term of “conflict culture”. Timor Leste has closed with conflict culture. The conflict culture has made the civil society more sufferer than before. According to Gregor Neonbasu, at least 5 conflicts have happened in Timo Leste, such as Luqa-Viqueque issue, Flower Revolution, The Era of Indonesian Colonization, and Rebellion of Major Alfredo Renato. There is a term that Timor Leste people unite when outsider enemy comes, after the enemy passed away, Timor Leste people back to their internal conflict even war with their brother. Timor Leste people are provoked easily. They are warlike. This is rational because Timor Leste isn’t rich country even has a lot of amount of oil in their natural resources. If Timor Leste people aren’t warlike so the condition of social, politic, and economy would not become poor. Timor Leste ever felt left wing regime, such as Fretilin which one of left wing party. But, communism in Timor Leste couldn’t expansion more because of catholic and feudal structure which are came firstly to Timor Leste. Communism also made problem in civil society, history noted that Chinese which thought as communist in Timor Leste ever felt genocide activity.
In international system, Timor Leste has fluctuated condition with Australia. Even, Australia sometimes very closes to Timor Leste in term of provoke Indonesia. There is closed friendship between Australia – Timor Leste because of economic and political interest. We can look that Timor Leste is an oil country. Australia is one of industry country which is very depended to oil. So, in order to grow the industry, Australia has oil interest in Timor Leste. Last time before the independent of Timor Leste, Australia has strategic oil interest but blockaded by Indonesia. Before Indonesia, there was Portuguese as colonist state in East Timor. Now, Australia doesn’t has rival or competitor to exploit oil in Timor Leste because of Indonesia and Portuguese have left. In spite of oil interest, Australia also has security interest in Timor Leste. Last time, we know that Australia succeed in killing Major Alfredo Renato who leader of rebellion against government. Until now, Australia peace keeping force is still in Timor Leste. From my notes above, I can conclude that Timor Leste is a new state which has conflict culture from inside and outside.

Sources:
http://taman65.wordpress.com/xmlrpc.php
http://groups.yahoo.com/group/ETSA/
http://indonesian.irib.ir/index.php
Lecturer Notes

Some Notes about Politics & Government System of Australia

2009-01-10T21:20:00.000-08:00

By: Muhammad Nizar

Australia’s system of government is founded in the liberal democratic tradition. Based on the principles of religious tolerance, freedom of speech and association, and the rule of law, Australia’s institutions and practices of government reflect British and North American models. At the same time, they are uniquely Australian. The Politics of Australia take place within the framework of parliamentary democracy. Australia is a federation and a constitutional monarchy, and Australians elect state and territory legislatures based on the Westminster tradition, as well as a bicameral Parliament of Australia, which is a hybrid of Westminster practices with the uniquely federalist element of the Australian Senate.
Australia’s government is based on a popularly elected parliament with two chambers: the House of Representatives and the Senate. Ministers fixed from these chambers conduct executive government, and policy decisions are made in Cabinet meetings. Apart from the statement of decisions, Cabinet discussions are not disclosed. Ministers are bound by the principle of Cabinet solidarity, which closely reflects the British model of Cabinet government responsible to parliament. Although Australia is an independent nation, Queen Elizabeth II of Great Britain is also formally Queen of Australia. The Queen appoints a Governor-General (on the advice of the elected Australian Government) to represent her. The Governor-General has wide powers, but by convention acts only on the advice of ministers on virtually all matters.
Australia has a written constitution. The Australian Constitution defines the responsibilities of the federal government, which include foreign relations, trade, defence and immigration. Governments of states and territories are responsible for all matters not assigned to the Commonwealth, and they too hold on the principles of responsible government. In the states, the Queen is represented by a Governor for each state. The High Court of Australia arbitrates on disputes between the Commonwealth and the states. Many of the court’s decisions have expanded the constitutional powers and responsibilities of the federal government.
The Australian Constitution can be amended only with the approval of the electorate through a national referendum in which all adults on the electoral roll must participate. A bill containing the amendment must first be passed by both houses of parliament or, in certain limited circumstances, by only one house of parliament. Any constitutional changes must be approved by a double majority—a national majority of electors as well as a majority of electors in a majority of the states (at least four of the six). Where any state or states are particularly affected by the subject of the referendum, a majority of voters in those states must also agree to the change. This is often referred to as the ‘triple majority’ rule. The double majority provision makes alterations to the Constitution difficult. Since federation in 1901, only eight out of 44 proposals to amend the Constitution have been approved. Voters are generally reluctant to support what they perceive as increases in the power of the federal government. States and territories may also hold referendums.
In voting system, for all citizens over the age of 18 it is compulsory to vote in the election of both federal and state governments, and failure to do so may result in a fine or prosecution. Then in political party system, relative to some other countries, Australia’s political parties and their internal operations are comparatively unregulated, but internal party discipline is extremely tight. There is an official system of party registration and reporting of some party activities through the Australian Electoral Commission and its state and territory equivalents.
Australia has four main political parties. The Australian Labor Party (ALP) is a social democratic party founded by the Australian labour movement. The ALP has governed since late 2007. The Liberal Party is a party of the centre right. The National Party of Australia, formerly the Country Party, is a conservative party representing rural interests. The Australian Greens is a left-wing and environmentalist party. Australia’s major political parties have structured ways to involve their members in developing party policy on issues. Elected politicians rarely vote against their parties in parliament.
Although Australian commentators observe that elections have become more ‘presidential’ in the sense that some American campaign methods are used, the basic structure of the Australian system tends to emphasize policy stances rather than the character of individual politicians. As in other democracies, the cost of election campaigns and the source of funds for political activity are issues in Australia. Since 1984, a system of public funding (administered by the Australian Electoral Commission) and disclosure for election campaigns has been in place. Parties must receive at least 4 per cent of the valid vote in the elections they contest to receive this public funding. Parties must disclose campaign expenditures and sources of donations above a specified threshold. Individual candidates must also disclose sources of donations above a certain threshold. Parties and individuals contesting non-consecutive elections must disclose gifts and donations received between the campaigns.

--- The End ---

Sources:
http://www.dfat.gov.au/index.html
http://www.uwa.edu.au/

Some Notes about the History of West Nation into Australia & New Zealand

2009-01-10T21:18:00.000-08:00

By: Muhammad Nizar

Australia
Australia is located at the south of Indonesia. At 17th century, exactly in 1606, the first European sightings of Australia were made by a Dutchman called Willem Janszoon on the Duyfken (Little Dove). Janszoon sailed into the Australian waters charting 300 km of the coast on the journey. Janszoon also met with the Aboriginal people on the journey. Janszoon was the first recorded European to achieve such feats. Later that year Louis Vaez de Torres sailed through the Torres Strait, named after him self. Both Captains have been recorded as having sighted the Cape York Peninsula. Then in 1642, Dutch explorer, Abel Tasman's, first journey to Australia. It was in 1644 that Abel Tasman established that Australia was made up of four coasts North, West, East and South. The Australian state of Tasmania was named after this famous explorer.
At 18th century, Captain Cooks lands in Botany Bay on the Eastern side of Australia in the ship named HM Bark Endeavour and claims New South Wales for Britain in 1770. The First Fleet arrives at Sydney Cove under Captain Arthur Phillip to establish the first settlement in Australia. This was to be a penal colony Sydney was founded. The date of his arrival, January 26, 1778, went on to mark Australia Day. Then, Captain Arthur Phillip also brought 1,000 people, of whom 717 were convicts. He accompanied them to establish a new colony. It was a colonial experiment; never before had a colony served as a jail for convicts.
The British government determined on settling New South Wales in 1786 and colonization began early in 1788. The motives for this move have become a matter of some controversy. The traditional view is that Britain thereby sought to relieve the pressure upon its prisons, a pressure intensified by the loss of its American colonies, which hitherto had accepted felons. Convicts went to the settlement from the outset, and official statements put this first among the colony's intended purposes. But some historians argue that this glossed a scheme, likely to provoke concern both within Britain and at the diplomatic level, to provide a bastion for British trade in the eastern seas. Supporters of the commercial-strategic viewpoint emphasize that Cook had extended hopes that the South Pacific would provide essential naval stores, especially mast timber and flax.
One century later, 19th century (1801-1809), the great age of exploration: coastal surveys (Bass, Flinders), interior (Sturt, Eyre, Leichhardt, Burke and Willis, McDouall Stuart, Forrest). The name 'Australia' was first suggested by Matthew Flinders and supported by Governor Macquarie (1810 - 1821). At a meeting in 1899, the Premiers of the other Colonies agreed to locate the new federal capital of Australia in New South Wales, and added this section to the Australian Constitution. September 17, 1900, Queen Victoria proclaims Australia an independent member of the Commonwealth. Finally, in 1909, the state of New South Wales surrendered a portion of this territory to the Commonwealth of Australia, the site of present day Canberra.
New Zealand
In 1642 the first of the European explorers, Abel Janszoon Tasman from Holland, sails into New Zealand waters. Tasman named his discovery Staten Land, believing that it might be part of the Staten Landt discovered by Le Maire and Schouten off the southeast coast of South America in 1616. However on his world map of 1645-46, Joannes Blaeu renamed it Zeelandia Nova, Nieuw Zeeland, perhaps to match New Holland, as Australia was then known. The naming of New Zealand was Brian Hooker
The first encounter between Maori and European is violent, leading to bloodshed. After partly charting the coastline, Tasman leaves New Zealand without ever having had the occasion to set foot ashore. One hundred years pass by before the next Europeans arrive. In 1769 James Cook, British explorer, and Jean François Marie de Surville, commander of a French trading ship, both arrive by coincidence in New Zealand waters at the same time. Neither ship ever sights the other. From the late 1790's on, whalers, traders and missionaries arrive, establishing settlements mainly along the far northern coast of New Zealand.
Wars and conflicts between Maori (indigenous people of New Zealand) tribes were always constant, and weapons used until now were spears or clubs. The arrival of traders leads to a flourishing musket trade with local Maori, who rapidly foresee the advantages of overcoming enemy tribes with this deadly new weapon. The devastating period known as the inter-tribal Musket Wars commences. Rumors of French Plans the colonization of the South Island help hasten British action to annex, and then colonize New Zealand. A number of Maori chiefs sign a Treaty with the British on 6th February 1840, to be known as the Treaty of Waitangi. The subsequent influx of European settlers leads to the turbulent period of the New Zealand Wars, also known as the Land Wars, which last for over twenty years.
Hostilities between Maori and European commence in 1845. By 1870 the British government withdraws the last of its Imperial Troops from New Zealand, not wishing to invest any further in a costly overseas war which was likely to continue indefinitely. The Maori, although inferior in number, proves a formidable foe. The battle of Gate Pa is possibly the battle which made the greatest impact in the history of The New Zealand Wars. Hongi Hika, warrior chief of the Nga Puhi tribe; Te Rauparaha, also known as “The Napoleon of the South” - warrior chief of the Ngati Toa tribe; Te Kooti, resistant, prophet, and founder of the Ringatu church; Michael Joseph Savage, early innovative Prime Minister are but a few, Maori and European, who have left their mark on the history of New Zealand. New Zealand today is an independent nation within the British Commonwealth. The British Monarch, although constitutional head of state, plays no active role in the administration of New Zealand's government. The capital city is Wellington, although the largest city is Auckland, both situated in the North Island.
--- The End ---
Sources:
http://www.australia.gov.au
http://www.culture.gov.au
http://www.britannica.com
http://gutenberg.net.au/index.html
http://history-nz.org/index.html

Telaah Diskursus “Konser Musik Bertajuk Pro-Perdamaian dan Pro-Kemanusiaan” Dipandang Dari Sudut Strategi dan Strategis Di Era Kontemporer

2009-01-10T21:12:00.000-08:00

Oleh: Muhammad Nizar

Abstract
Peace music concert is created by many of stakeholders, one of them is musician. As cultural, musician entertains people in the music concert by make a good arrangement of sounds. Then, there is moving area of musician, from cultural to structural. As structural, musician is not only pure entertaining, but also doing some social activities, such as peace music concert, then the profit of that useful for charity. Next, from cultural to structural, musician does postmodern strategist for postmodern war. Postmodern war isn’t conducted by state, plus includes a lot of values that aren’t used to in modern war.

Key Words: Konser Musik Perdamaian, Musisi, Postmodern Strategy, Postmodern Strategist

Pendahuluan
Negara, sebagai salah satu aktor dalam politik, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap menjaga dan melindungi warga negaranya dari ancaman. Ancaman itu bisa berdampak pada sistem sosial yang berada di dalamnya. Perdamaian dalam suatu tatanan kemanusiaan merupakan nilai yang sangat diinginkan oleh warga negara. Namun, negara sebagai aktor yang sangat bertanggung jawab terhadap hal itu mengalami kesulitan untuk menjalankannya. Maka, terjadi sebuah “pergeseran” tanggung jawab, yaitu keamanan warga negara bukan hanya tanggung jawab negara semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab warga negaranya. Warga negara yang juga merupakan suatu civil society adalah sekumpulan dari beberapa kelompok manusia yang memiliki beberapa nilai dan kepentingan yang berbeda-beda. Pemusik atau artist merupakan salah satu kelompok kepentingan di dalam suatu negara. Pemusik memiliki peran dan fungsi sebagai penghibur dengan memainkan alat musik instrumental atau dengan bernyanyi. Kadang kala, para pemusik tidak hanya sekedar menghibur penonton dari atas panggung atau dari layar kaca, melainkan juga menjalankan tugasnya untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu sesuai dengan keinginan dan kepentingannya.
Glenn Fredly merupakan salah satunya. Beliau merupakan pemusik asal Indonesia yang telah berhasil melaksanakan konser musik perdamaian di Maluku. Perlu diketahui bahwa Glenn tidak hanya menjalankan perannya sebagai pemusik, tetapi beliau juga menjalankan peran sebagai pembawa pesan perdamaian. Pesan perdamaian, yang dibawa oleh pemusik Glenn dkk., merupakan sebuah pembuktian akan kepedulian pemusik terhadap lingkungan sekitar. Namun, mengapa aktivitas sosial tersebut diangkat oleh penulis? Penulis disini berkehendak untuk mencoba menganalisa pergeseran aktivitas pemusik di era kontemporer. Pemusik di era kontemporer tidak hanya menjalankan peran dan fungsinya sebagai penghibur dengan segala musik yang dihidangkannya, tetapi juga menjalankan peran dan fungsi yang sama sekali berbeda dengan kondisi kulturalnya sebagai pemusik. Lalu, penulis menempatkan pemusik yang bermain dalam suatu arena konser musik sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dengan menggunakan konsep strategi postmodern sebagai langkah strategis untuk mencapai kepentingannya tersebut. Seperti halnya teroris yang juga memiliki kepentingan yang harus terlaksana dengan menggunakan strategi postmodern sebagai langkah strategis dalam suatu postmodern war.
Kelompok pemusik seperti Glenn dkk., menurut penulis, bahwa mereka merupakan sekelompok manusia yang bertujuan untuk membantu sekelompok manusia lainnya dengan menggunakan musik sebagai sarana dan alat yang notabene merupakan keahliannya. Lalu perumusan masalah yang akan diangkat penulis adalah “bagaimana strategi postmodern diaplikasikan dalam suatu konser musik yang bertajuk pro-perdamaian dan pro-kemanusiaan?”. Dalam mengupas perumusan masalah diatas, maka penulis berusaha terlebih dahulu untuk mengembangkan: “problematika musik dalam konteks kultural dan struktural”, “konser musik sebagai arena dan alat dalam menjalankan strategi postmodern”, dan “memahami pemusik sebagai strategist yang mengaplikasikan strategi postmodern”. Penulis tidak akan menghidangkan banyak data-data, karena hampir semua data merupakan mediated reality yang hanya menggembirakan obyektifitas “belaka”. Lalu, penulis lebih suka mendiskursuskan musik dengan mengoposisikannya dengan otoritas negara yang sangat dilematis dalam mengupayakan perdamaian dan menjaga ketentraman warga negaranya sehingga kalangan pemusik melakukan tujuannya dalam mengupayakan perdamaian dan pro-kemanusiaan, serta mencoba untuk mengkaji strategi posmoderen yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat para ilmuwan “pinggiran” dari sebuah mainstream yang mengagumkan standarisasi rasionalitas ilmiah.
Problematika Musik: Cultural  Structural?
Musik bagi sebagian masyarakat merupakan budaya sekaligus hiburan yang menyenangkan. Tidak sedikit masyarakat rela untuk menonton konser musik walau kondisinya sedang hujan, panas, maupun hingga larut malam. Musik juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Bahkan, sekaliber presidenpun sangat suka terhadap musik. Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga sering menghadiri konser musik, salah satunya beliau menghadiri konser musik perdamaian dengan tema Hug The World With Music di Jakarta. Secara kultural, musik dipahami sebagai mana halnya diatas. Musik merupakan cerminan budaya tarik suara yang merupakan seni yang diucapkan atau disuarakan. Kandungan seni yang dimiliki tersebut mampu untuk menarik orang-orang untuk mendengarkannya. Karena kandungan musik yang kultural tersebut, muncullah beberapa ide struktural yang berusaha memanfaatkannya.
Secara struktural, musik tidak hanya dipandang sebagai mana asalnya diciptakan. Musik lebih jauh digunakan untuk menarik simpati atau masa terhadap berbagai masalah yang ada. Sehingga musik merupakan alat kepentingan bagi beberapa kalangan. Musik tidak lagi sekedar membahagiakan secara natural kepada masyarakat yang menikmatinya. Ada pergerakan diskursus yang coba memanfaatkan musik secara struktural. Diskursus musik seperti itu muncul karena otoritas yang mampu menciptakan “obyektifitas” akan musik. Benturan antar diskursus “musik” dengan otoritas juga pernah terjadi. Negara sebagai pemegang otoritas berusaha menempatkan klasifikasi musik yang boleh muncul di permukaan. Gerakan musik bawah tanah dan gerakan kritis para pemusik terhadap pemerintah akan mendapatkan perhatian khusus dari sang otoritas. Tidak jarang para pemusik selalu mengkritisi otoritas dengan nada-nada dan lirik-lirik yang pedas maupun halus. Terkadang juga kritikan itu mampu melewati lintas batas negara dengan menggunakan kecanggihan alat-alat moderen yang notabene dibanggakan oleh kaum “rasionalitas ilmiah”.
Penulis melihat bahwa musik memasuki ruang baru dalam kondisi yang struktural. Para pemusik sekarang dibawa oleh kondisi struktur rezim asing untuk memasuki ruang yang bukan koridornya. Koridor itu adalah menyampaikan pesan perdamaian melalui konser musik. Hasil penjualan dari konser musik tersebut digunakan untuk membantu manusia di belahan bumi lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Para pemusik tersebut berusaha mengangkat dirinya pada wilayah kemanusiaan secara struktural yang tidak hirau pada kondisi dunia. Langkah nyata para pemusik dilakukan dengan tidak menanggalkan identitas yang melekat pada dirinya.
Problematika terhadap diskursus musik sebagai kultural dan struktural menjadi kajian yang perlu untuk diangkat. Seperti halnya diskursus pengobatan moderen yang dilakukan oleh dokter. Michel Foucault berpendapat bahwa terjadi pergeseran diskursus terhadap memandang penyakit sebagai musuh umat manusia yang negatif dan membayakan kehidupan sehingga perlu untuk dijauhi, namun kini terdapat diskursus baru yang melihat penyakit sebagai obyek positif yang dikaji oleh ilmu positivis – serta penyakit tidak lagi dipandang sebagai “makhluk lain”, namun dipandang sebagai makhluk yang kasat mata dengan segala haknya di dalam tubuh manusia.
Melalui pandangan Foucault diatas, maka diskursus tentang musik sebagai kultural juga telah bergeser kepada diskursus musik sebagai struktural. Pergeseran tersebut muncul karena terdapat hubungan yang dinamis antara diskursus dan kekuasaan. Telah dijelaskan di atas bahwa musik terlahir secara kultural sebagai budaya yang berfungsi sebagai penghibur dan sarana berkreasi terhadap nada-nada. Namun, musik secara struktural sudah memasukkan unsur-unsur lain berupa penyampai pesan perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan dari hasil pertunjukkan musik, atau bahkan sebagai wadah kritik kepada rezim yang berkuasa. Musik tidak lagi sekedar permainan nada-nada yang harmoni namun juga memainkan peranan ekonomi, politik, sosial, budaya, dll. Di situlah letak problematikanya, ketika wilayah musik bergeser ke wilayah yang lain, sehingga tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan antar struktural dan identitas. Misalnya, musik menuju politik hanya sebagai alat kampanye yang secara pragmatis digunakan para politisi untuk menutupi kelemahan kualitasnya sebagai calon eksekutif maupun legislatif – dengan menggunakan hiburan musik sebagai bius yang memabukkan rakyat dalam alunan nada-nada. Intinya bahwa nada-nada yang dilantunkan sudah memasuki ranah struktural.
Seperti Bryan Adams, beliau melakukan konser musik perdamaian di Georgia beberapa pekan lalu. Lalu, bintang pop asal Inggris yaitu Paul McCartney juga melakukan konser musik perdamaian di Tel Aviv, Israel. Yang lebih berani adalah Scorpion, grup band tersebut memastikan pihak penyelenggara bahwa mereka akan datang ke Jakarta dan Bali untuk memberikan pesan perdamaian melalui konsernya pasca peledakan bom di depan Kedubes Australia di Jakarta. Terlihat jelas bahwa musik yang dibawakan oleh para musisi diatas tidak sekedar alunan musik yang harmonis, namun juga melantunkan nada-nada pesan bagi para warga atau bahkan negara yang sedang bertikai. Keberanian para musisi tersebut untuk memasuki wilayah yang berkonflik membuktikan bahwa ranah musik sudah beralih diskursus dari kultural menuju struktural.

Konser Musik: Postmodern Strategy?
Telah disinggung di bagian pendahuluan bahwa pemusik merupakan bagian dari civil society. Postmodern mendefinisikan civil society sebagai sektor ketiga (third sector) yang akan menjadi sektor strategis dalam membangun sebuah alternatif sosial dan keteraturan dunia. Artinya bahwa pemusik merupakan bagian dari sektor ketiga dalam beberapa susunan sektor yang ada dalam suatu negara. Tentunya, sektor ketiga ini tidaklah memiliki otoritas besar jika dibandingkan dengan sektor pertama seperti negara. Tetapi dalam beberapa hal, sektor ketiga memiliki peran strategis. Sebut saja konser musik yang merupakan sebuah aktivitas dari para pemusik. Para pemusik yang bergabung dalam aktivitas tersebut menjalankan beberapa tujuan, tujuan yang paling “rasional” bagi para positivis adalah mencari keuntungan dari tiket pengunjung. Konser musik dengan alasan semacam itu merupakan sebuah tindakan semi struktural. Artinya bahwa masih ada sisi-sisi kultural yang melekat pada konser tersebut. Konser musik yang paling kultural adalah suatu konser musik yang murni menunjukkan keahliannya ke hadapan para pengunjung, tanpa adanya kondisi struktural semacam memperhatikan profitabilitas keuangan.
Namun diskursus semacam kultural tersebut dengan sangat skeptis bisa dilakukan oleh kebanyakan musisi. Terdapat pergeseran diskursus yang terjadi, konser musik tidak lagi murni menjalankan aktivitas kulturalnya. Telah disinggung diatas bahwa konser musik menjadi alat dan arena dalam menyampaikan pesan dan kepentingan terhadap sesuatu. Salah satunya adalah konser musik bertajuk pro-perdamaian dan pro-kemanusiaan yang akhir-akhir ini sering dilakukan oleh para pemusik papan atas sampai pemusik papan bawah. Banyak konser musik maupun pentas musik menyajikan tema, seperti anti global warming, anti poverty, serta berbagai tema kemanusiaan yang lain. Penulis di sini beranggapan bahwa mereka (konser musik) sedang melaksanakan aktivitas irreguler war (perang yang tidak biasa) terhadap problematika kemanusiaan dengan memanfaatkan senjata musik. Perang ireguler berarti bahwa suatu perang yang tidak konvensional yang dilaksanakan oleh citizen dalam merespon setiap penetrasi fisik maupun non-fisik. Hemat kata, perang ireguler koheren dengan perang postmodern (postmodern war). Postmodern war berusaha mendekonstruksi makna, misalnya dahulu, bunuh diri merupakan dosa besar bagi penganut ideologi dan agama tertentu, tetapi setelah makna bunuh diri dimasuki unsur perjuangan terhadap norma-norma yang seharusnya diperjuangkan, maka bunuh diri tidak lagi bersifat dosa melainkan perjuangan suci. Dahulu dalam conventional war, terdapat aspek-aspek kalkulasi geografi, pasukan, senjata, dll. Tetapi dalam postmodern war lebih memperhatikan makna, simbol, dan nilai, yang tidak memasukkan kategori struktural seperti kalkulasi, walaupun dimasukkan tidak akan menjadi tolak ukur yang utama.
Dekonstruksi, menurut Derrida, merupakan strategi teks yang berusaha untuk melawan konsep yang mapan dengan menegasikan dan mengoposisinya. Dalam kaitannya dengan konser musik tersebut, bahwa pemikiran rasional dalam sebuah acara konser musik tidak selamanya mendominasi. Pemikiran rasionalitas semacam ingin mencari keuntungan tersebut telah bergeser ke arah diskursus yang baru mengenai nilai, makna, dan simbol. Pemusik sekarang ini lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang di luar rasionalitas ekonomi, seperti konser peduli yang bertemakan kemanusiaan semacam pertunjukkan yang digelar oleh Glenn Fredly di Maluku. Patut diakui bahwa tidak semua pemusik bertujuan non-rasional seperti Glenn.
Postmodern war tersebut menghasilkan postmodern strategy pula. Artinya bahwa perang yang tidak konvensional tersebut dihadapi dengan strategi postmodern. Sistem dalam postmodern war juga telah mengalami perubahan jika dibandingkan dengan sistem dalam modern war. Cara berpikir modern war selalu terpaut oleh negara. Artinya bahwa negara memiliki otoritas mutlak dalam menentukan perang. Tetapi dalam postmodern war, setiap orang bisa melakukan perang, namun perang yang diartikan di sini merupakan iregular war. Lalu, irregular strategy juga dilakukan. Titik sentral irregular strategy yang ingin penulis tekankan bahwa penggunaan konser musik merupakan salah satu postmodern strategy yang sekaligus berguna sebagai alat dan arena dalam beramal dan membantu kepada sesama manusia di belahan bumi lainnya.
Konser musik bernilai sebagai postmodern strategy karena konser musik mampu untuk mengumpulkan masa, lalu setelah masa dikumpulkan maka sang musisi melakukan perang diskursus atau berusaha untuk berperang melawan ide-ide konflik yang ingin didengungkan pihak-pihak yang ingin melakukan konflik. Titik distingsinya adalah perang yang dilakukan tidak dilakukan oleh negara dan perang yang dilakukan adalah perang diskursus atau perang untuk mempengaruhi orang lain terhadap pentingnya perdamaian. Perang tersebut bernada postmodern karena merupakan kritik terhadap negara yang seharusnya lebih berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan kemanusiaan. Lalu, konser musik seakan-akan atau bahkan bersikap postmodern terhadap negara dengan memerangi apa yang seharusnya merupakan tanggung jawab resmi otoritas semacam negara. Selanjutnnya, ekses kedaulatan juga menjadi kritik pedas karena wilayah yang berkonflik selalu berada di dalam wilayah negara. Setelah itu, konser musik hadir dalam balutan postmodern strategy yang seakan-akan menjadi solusi akan problematika kemanusiaan, walaupun hal tersebut adalah bukan solusi strategi kemanusiaan yang final.

Musisi: Postmodern Strategist?
Penelope menegaskan bahwa seorang strategist bisa berprofesi apapun, dan strategist selalu berpikir konseptual untuk masa mendatang. Tentunya, cara berpikir konseptual ala managers dan intuitives sungguh berbeda dengan strategist. Kehnici Ohmae, dikenal sebagai Mr. Strategy, memetakan cara berpikir strategis yang sungguh disting dari para managers dan intuitives. Managers berpikir struktural, editing, rapi, baik, dan benar. Intuitives berpikir sesuatu hal yang segar dan baru. Sedangkan, strategist berpikir tentang mengeliminasi hal-hal yang tidak penting, tetapi bukan berarti bertindak efektif dan efisien seperti halnya para manager. Sisa dari eliminasi yang tidak terbuang tadi akan direstrukturasi lagi menurut kepentingan strategist, serta menyiapkan manuver lebih lanjut terhadap aksi kompetitor di lapangan. Kelihatannya, cara berpikir strategist tersebut hampir sama dengan cara berpikir Derrida mengenai teks yang didekonstruksi lalu merekonstruksinya lagi, begitu seterusnya agar tercipta suatu teks yang lebih berkualitas di kemudian hari. Serta, Ohmae menambahkan bahwa untuk lebih menyukseskan strategist di lapangan maka harus menambahkan beberapa hal, salah satu diantaranya adalah mengetahui critical issue-nya. Setelah mengetahui critical issue, maka seorang strategist harus mengalkulasi manuver lebih lanjut, atau mengonsep cara bertahan dan menang dalam suatu arena kompetisi. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisa pemusik atau musisi yang mencoba menjadi strategist dalam konser musik yang bertemakan perdamaian.
Model bertahan dan memenangkan kompetisi ala strategist, menurut Ohmae, mengandung beberapa hal, yaitu fokus pada keahlian yang dimiliki, meningkatkan keahlian di bidang lain, serta mengubah peraturan permainan. Pemusik (walaupun tidak semua), menurut penulis, menghadapi perang postmodern. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa perang postmodern bukan merupakan perang atas hasil dari otoritas resmi suatu negara, seperti halnya perang dunia maupun perang dingin. Pemusik sedang dalam berperang secara postmodern melawan benih-benih pertikaian antar kelompok masyarakat bahkan entitas negara. Keahlian utama pemusik adalah bermusik dan mengumpulkan massa dalam suatu ajang pertunjukkan musik.
Menurut penulis, pemusik fokus pada keahliannya (bermusik & mengumpulkan massa) untuk melawan musuh postmodern (nilai anti-perdamaian). Melalui keahliannya tersebut, pemusik dengan berani untuk menyerukan pesan-pesan perdamaian yang pro-kemanusiaan dan secara tidak langsung juga sedang berperang melawan diskursus peperangan berupa pola pemikiran yang menjatuhkan derajat rakyat. Artinya bahwa dengan keahlian bermusik maka diharapkan mampu untuk maju ke dalam medan pertempuran postmodern. Sebelum terjun dalam medan postmodern, tentu saja pemusik telah melakukan beberapa analisis atau riset mengenai penyebab peperangan dan perang seperti apa yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, critical issues apa yang sedang dialami oleh sektor grass root? Pemusik dengan secara tidak langsung mengetahui bahwa di dunia ini, terdapat pertikaian yang tentu saja berasal dari pola diskursus dan power. Ekses terhadap kedaulatan dapat saja menimbulkan gejolak sosial. Atas dasar tersebut, maka pemusik terjun untuk bertempur dan merebut perdamaian walaupun kemenangan yang diperoleh sulit dijelaskan secara empiris dan rasionalitas ilmiah. Artinya bahwa jika kita bandingkan dengan cara penciptaan perdamaian ala negara, maka sudah jelas bahwa cara-cara impresif negara lebih mudah ditangkap dan diterima oleh panca indera sehingga empirisme dan rasionalitas ilmiah bisa menggunakannya. Tetapi bagaimana dengan konflik yang masih berbekas di tingkatan pemikiran yang bersifat laten? Selanjutnya, Penulis menekankan bahwa pemusik berusaha untuk mempengaruhi masyarakat dan segenap stakeholder yang bertikai agar suasana damai tercipta. Indikator pengaruh untuk mencapai perdamaian yang dilakukan oleh pemusik tersebut memang sulit untuk diukur dengan metode ilmiah secara formal, sehingga penulis mengatakan bahwa pemusik menggunakan strategi postmodern.
Untuk mempertegas cara berpikir strategist yang dilakukan oleh pemusik tersebut, maka penulis kembali mengadopsi pemikiran Ohmae mengenai 3C. 3C tersebut adalah Costumer, Corporation, dan Competitor. 3C juga disebut sebagai strategi segitiga (Triangle Strategy). Dalam prakteknya, pemusik mengorganisasi 3C untuk menciptakan strategi yang postmodern. Costumer para pemusik adalah masyarakat dan stakeholders; Corporation yang digunakan adalah organisasi internasional, sponsor perusahaan, dll; dan Competitor tentu saja para penggiat pro-perdamaian yang lain: PBB, aktivis internasional, dll. Tetapi langkah strategis dalam menghadapi competitor yang dibangun oleh para pemusik, mengadopsi Ohmae, adalah The Power Of An Image. Artinya bahwa para pemusik membangun postmodern image terhadap para conventional peace builder yang lain. Ada catatan lain bahwa kompetitor yang dihadapi oleh pemusik tidak sama dengan kompetitor yang dihadapi oleh para pebisnis. Kompetitor yang dihadapi oleh pemusik yang menyerukan pesan perdamaian tersebut lebih bersifat saling mendukung (partner). Selanjutnya, dengan mengolah triangle strategy tersebut maka pemusik bisa memaksimalkan tujuannya dalam menyampaikan pesan-pesan pro-perdamaian & pro-kemanusiaan yang menurut penulis bahwa para musisi tersebut juga melakukan perang postmodern dengan memerangi pola diskursus perang irregular.
Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis bahwa aksi konser musik pro-perdamaian dan pro-kemanusiaan tersebut merupakan kritikan tersendiri terhadap negara. Karena problematika sosial tersebut seharusnya bisa diselesaikan menurut otoritas resmi yang dimiliki oleh negara. Tetapi pemusik merasa skeptis oleh peran negara yang fluktuatif dalam menyelesaikan atau bahkan mencegah konflik, sehingga yang menjadi korban tentunya adalah masyarakat. Aksi strategis pemusik dengan mengadakan konser musik perdamaian tersebut memberikan kejelasan bahwa musisi juga bisa berperan penting dalam menjaga keteraturan dunia. Pemusik juga bisa berfungsi sebagai penyeimbang terhadap pola penyelesaian konflik. Artinya bahwa modern peace building diimbangi dengan postmodern peace building.

Kesimpulan
Tentu saja dalam menjawab perumusan masalah diatas yaitu “bagaimana strategi postmodern diaplikasikan dalam suatu konser musik yang bertajuk pro-perdamaian dan pro-kemanusiaan? Maka penulis berkesimpulan bahwa strategi postmodern digunakan dalam postmodern war. Musisi sebagai postmodern strategist menghadapi postmodern war. Postmodern war disini berupa peperangan yang tidak dilakukan oleh negara dan perangnya bersifat ireguler. Lalu perang ireguler yang dimaksud adalah perang yang saling menyebarkan pengaruh-pengaruh / pesan yang menyerukan perdamaian terhadap pesan yang menyerukan agar tidak berdamai, bentrokan tersebut menimbulkan perang ireguler. Selanjutnya, musisi melakukan perang tersebut dengan model perang diskursus atau perang nilai. Dimana musuhnya adalah benih pertikaian yang tentu saja bersifat laten yang dikemudian hari bisa juga secara eksplosif berbentuk manifes.

 The End 
Total Words: 3242 (Without Bibliography)

Daftar Pustaka

Bryan Adams Gelar Konser Musik Perdamaian di Georgia, di: www.indoselebriti.com. Diakses: 24 Desember 2008.
Burchill, Scott, dkk. 2001. Theories of International Relations. New York: PALGRAVE.
Civil Society, www.answer.com. Diakses: 15 Desember 2008.
Fayyadl, Muhammad. 2005. Derrida. Yogyakarta: LKIS.
Glenn Fredly Prakarsai Konser Musik Perdamaian Di Maluku, diakses dari www.kapanlagi.com, 15 Desember 2008.
Gray, Chris H. 1997. The System of Postmodern War, dalam Postmodern War: the New Politics of Conflict. London: Routledge.
Haines, H. & M. Tetreault. 2004. Postmodern War and Historical Memory. Karya ini dipresentasikan di the annual meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada. 10-10-2008, dari: http://www.allacademic.com/meta/p74600_index.html.
Harland, Richard. 2006. Superstrukturalisme: Pengantar Komprehensif kepada Semiotika, Strukturalisme, dan Poststrukturalisme. Bandung: JalaSutra.
John Sturrock (ed.). 2004. Strukturalisme-Poststrukturalisme: Dari Levi Strauss Sampai Derrida. Surabaya: Jawa Pos Press.
Ohmae, Kenichi. 1982. Mind of Strategist: the Art of Japanese Business. New York: McGraw Hill Co.
Paul McCartney Gelar Konser Perdamaian, di: www.inilah.com. Diakses: 24 Desember 2008.
Presiden SBY Hadiri Konser Musik Perdamaian: Hug The World With Music, diakses dari www.kapanlagi.com, 15 Desember 2008.
Trunk, Penelope. 2008. Do You Think You’re A Strategist? Di: http://blog.penelopetrunk.com, diakses: 24 Desember 2008.
Yordenaya, Ine. Scorpion Gelar Konser Perdamaian: Pasti Datang Ke Indonesia, di: www.detikhot.com. Diakses: 24 Desember 2008.

Telaah Problematika Terminologi Kedaulatan dan Yurisdiksi

2008-11-05T21:08:00.000-08:00

Oleh: Muhammad Nizar

Seperti yang telah kita ketahui bahwa setelah Peace of Westphalia, terdapat banyak bermunculan negara-negara di dunia. Tiap-tiap negara tersebut memiliki syarat-syarat berdirinya negara, yaitu pemerintahan, penduduk, wilayah, dan pengakuan dari negara lain yang telah diatur dalam ICJ. Keempat hal itu adalah suatu kebiasaan dalam berhubungan internasional. Kegiatan dalam hubungan internasional tersebut memiliki efek hukum yang kemudian memunculkan hukum internasional sebagai cara atau mekanisme dalam menyelesaikan setiap persengketaan antar subyek hukum internasional. Khusus untuk pengakuan dari negara lain (recognition) adalah sebuah political act dari suatu negara terhadap negara lain terhadap statusnya di mata dunia internasional. Sebuah negara yang berdaulat penuh harus memenuhi minimal 3 dari 4 syarat berdirinya negara. Ada satu yang bukan merupakan keharusan yaitu recognition.

Negara berdaulat (sovereign state) memiliki kekuatan dan kekuasaan penuh atas pengaturan wilayah, penduduk, dan pemerintahannya. Sovereign disini terlihat seperti sebuah hak negara untuk mengurusi masa depannya sendiri (self determination). Akan tetapi cara untuk mencapai kearah sovereign harus melewati beberapa tingkat kompleksitas yang tidak mudah. Misalnya saja Indonesia yang mendapatkan kedaulatannya dengan cara berjuang (struggle for power) melawan kekuatan asing kemudian pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari beberapa negara lain atas eksistensi negara Indonesia. Di sini dapat dilihat bahwa Indonesia melakukan perjuangan secara politik (sovereignty) dan hukum (legal recognition). Munculnya sebuah kedaulatan itu sendiri sebagai suatu cara untuk saling menghormati atau menjaga hubungan antar kedaulatan. Tentunya kedaulatan pada awalnya dimiliki oleh negara, tetapi di era kontemporer ini kedaulatan juga diberikan kepada entitas lainnya seperti belligerent, seperti pada kasus People’s Liberation Organization yang menempati West Bank dan Gaza Strip di wilayah Timur Tengah yang mempresentasikan Bangsa Palestina di mata Internasional. Melalui contoh diatas, kedaulatan dan hak berdaulat merupakan hal yang sama tetapi dalam konteks yang berbeda. Artinya hak berdaulat itu muncul sebagai akibat dari adanya kedaulatan itu sendiri.

Dalam hukum internasional, negara-negara berdaulat memiliki kedudukan yang sama (equal), dan equality itu merupakan dasar bagi berdirinya United Nations. Sovereign equality memiliki beberapa elemen di dalamnya, yaitu:

States are legally equal.
Every state enjoys the rights inherent in full sovereignty.
Every state is obligated to respect the fact of the legal entity of other states.
The territorial integrity and political independence of a state are inviolable.
Each state has the right to freely choose and develop its own political, social, economic, and cultural systems.
Each state is obligated to carry out its international obligations fully and conscientiously and to live in peace with other states.

Beberapa konten di atas memperlihatkan bahwa kedaulatan adalah sebuah hak penuh dari negara untuk melaksanakan proses-proses bernegaranya. Dalam hukum, kita mengenal adanya equality before the law yang menunjukkan bahwa equality merupakan mutlak dibutuhkan. Artinya tiap kedaulatan harus menghormati kedaulatan yang lain. Tetapi kenyataan berkata lain. Hukum internasional seharusnya bisa menciptakan efek jera pada kasus pelanggaran kedaulatan negara oleh negara lain. Power daripada hukum internasional dirasa sangat minim. Kasus invasi sebuah negara ke negara lain menjadikan bukti bahwa penegakkan system hukum internasional tidak berjalan dengan baik. Meskipun terdapat konvensi yang melarang adanya kekerasan di dunia internasional, tetap saja kekerasan itu dilakukan. Berbeda halnya ketika Amerika Serikat (mengaku sebagai polisi dunia) berusaha membantu ICJ untuk menegakkan setiap hukum internasional, hasil yang didapatpun menciptakan kontroversi tersendiri. Artinya kekerasan dilakukan oleh AS atas nama penegakkan hukum internasional. Lalu bagaimana bila AS melakukan pelanggaran atas kedaulatan negara lain dengan menggunakan kekerasan? Apakah ICJ mampu memberikan hukuman atas kerugian yang terjadi? Kedaulatan AS yang begitu kuat membuat ICJ hanya menjadi alat untuk melangsungkan kepentingan nasionalnya. Proses inequality ini menjadi penyebab dilematis dalam hukum internasional.

Dalam banyak kasus, kedaulatan sebuah negara sering dilanggar oleh negara lain. Kadangkala atas nama human rights, kedaulatan bisa saja terdegradasi. Artinya bahwa sovereign dan kedaulatan berjalan bersama dan saling beroposisi bersama. Dilihat dari pandangan universalisme, sebuah negara A bisa saja melanggar kedaulatan negara B jika negara B melakukan pelanggaran HAM serius. Contohnya, negara AS melakukan intervensi atas kedaulatan Iraq di Timur Tengah. Disini terlihat bahwa mekanisme PBB yaitu non interference dan non intervention tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Atas nama HAM juga, sebuah yurisdiksi negara bisa bermakna bias. Negara yang melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat atau penduduknya seharusnya bisa ditindak atas nama yurisdiksinya. Kaum yang menganggap mahzab universalisme menganggap bahwa tindakan memaksakan yurisdiksi ke negara lain bisa saja dilakukan. Yurisdiksi disini diartikan sebagai sebuah hukum yang berlaku dalam suatu lokus tertentu. Misalnya negara A memiliki yurisdiksi sendiri, negara B memiliki yurisdiksi tertentu pula, begitu seterusnya. Penduduk yang terikat ke suatu negara secara otomatis terikat pula dengan yurisdiksinya. Akan tetapi dalam kenyataan, terdapat azas territorial pasif yang mengatakan bahwa penduduk negara A yang melakukan pelanggaran hukum negara B bisa dihukum di wilayah negara B dengan menggunakan yurisdiksi negara B. Problematikanya terletak pada keterikatannya, artinya bahwa seorang warga negara A seharusnya tunduk pada yurisdiksi negara A.

Kemungkinan diatas bisa terjadi karena juga terkait factor globalisasi. Di jaman globalisasi terjadi penyampaian informasi secara masif dan sangat kompleks. Begitu kompleksnya sebuah globalisasi akan membawa dampak pada beberapa lokus dalam hubungan internacional. Antar lokus tersebut melakukan interaksi yang mampu menembus lintas batas keduanya. Itulah yang menyebabkan problematika dalam yurisdiksi dan sovereign dalam penegakan kasus hukum internacional. Pada awalnya, yurisdiksi dipahami sebagai sebuah otoritas yang berada diatas geografis tertentu dan terikat kepada penduduknya, namun kini yurisdiksi memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan kehendak politik dan power suatu negara. Contohnya, negara AS merasa memiliki yurisdiksi untuk menghukum Saddam Husein yang merupakan warga negara Iraq. AS disini telah melampaui batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi negara Iraq. Saddam tidak terikat pada yurisdiksi dan kedaulatan AS, tetapi dengan kemampuan sebuah political act negara AS, beliau dapat terkena otoritas yurisdiksi AS. Disinilah letak tidak efektifnya hukum internacional yang mengatur masalah sovereign dan yurisdiksi.

Robert Jackson membedakan antara negative dan positive sovereignty. Negative sovereign dianggap sebagai tindakan abstain suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. Dan positive sovereign dianggap sebagai tindakan legal atas yurisdiksi di wilayahnya sendiri yang formal. Penulis berusaha menafsir bahwa apabila suatu negara telah mampu mengintervensi kedaulatan dan yurisdiksi negara lain maka negara tersebut telah berpandangan ultranasionalis. Paham-paham ultranasionalis inilah yang menyebabkan terdegradasinya sebuah arti penting dari kedaulatan dan yurisdiksi. Asumsi dasar kedaulatan dan yurisdiksi pada awalnya adalah untuk menciptakan world order di tingkat internasional. Jika world order telah terancam oleh model ultranasionalis baik secara hard maupun soft maka keeksistensian dan keefektifan daripada hukum internasional akan tereduksi secara bertahap dan kontinyu.

The End

Refrensi:

Griffiths, Martin &Terry O’Callaghan, International Relations: The Key Concepts, London & New York: Routledge, 2002.

Stepputat, Finn & Thomas B. Hansen (eds)., Sovereign Bodies: Citizens, Migrants, and States in the Post-Colonial World, Princeton University Press, 2005, 366 pp., (ditulis oleh: Serena Simoni), dipublikasikan 20 November 2007.

Weinert, Matthew S., Bridging the Human Sovereignty Divide: Theoretical Foundations of a Democratic Sovereignty, Human Rights Review, January-March 2007.

www.answer.com

www.dictionary.com

Strategi: Deskripsi Dan Pemahaman Dalam Konteks Yang Luas

2008-10-27T20:19:00.000-07:00

Oleh: Muhammad Nizar*

Pendahuluan

Pada mulanya, strategi identik dengan militer. Kehidupan militer penuh akan komando dari atasan yang ditujukan untuk beberapa kepentingan, terutama untuk mencapai kemenangan bila terjadi peperangan. Kemenangan itu sendiri ditujukan untuk mencapai kepentingan, entah itu kepentingan penguasa, jendral, politisi, presiden, nasional, bahkan internasional. Yang terpenting adalah bagaimana cara untuk mencapai kemenangan bila terjadi peperangan, baik perang total (total war), perang dingin (cold war), perang dunia (world war), perang terbuka, dan berbagai macam perang yang lain. Lalu strategi itu bergeser keranah publik meminjam filosofi strategi militer, misalnya dalam hal berbisnis dan manajemen. Tentunya dalam perkembangan strategi militer tersebut telah terjadi peleburan dengan ilmu-ilmu lainnya. Peleburan itu memperkaya konsep strategi dalam berbagai varian. Strategi bermula dari klasik (Art & Wisdom), science, dan kini berada dalam tataran skills yang merupakan strategic management.

Lalu apa deskripsi strategi? Bagaimana kita memahami strategi dalam konteks yang luas? Dalam hal ini, luas dimaksudkan dalam konteks tidak terblok baik secara militer maupun non-militer. Luas tidak dimaksudkan dalam konteks strategi mana yang tertinggi. Konsep strategi tertinggi terdapat dalam tataran politik ketimbang ekonomi. Sehingga menjadi jelas bahwa pertanyaan mendasar penulis adalah ingin mencapai satu tujuan yaitu mengetahui filosofi dasar strategi, serta menjawab pertanyaan dari tugas yang diajukan yaitu what is strategy?

Definisi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, dalam bahasa inggris berarti Generalship. Dari sudut pandang militer, strategi adalah pemanfaatan penuh sumber daya yang ada yaitu pasukan dan teknologi militer untuk menghadapi peperangan, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemenangan. Pemanfaatan penuh tersebut masih dalam tataran pemikiran, namun setelah bertemu dengan musuh dalam suatu areal pertempuran, maka strategi tersebut diterjemahkan dalam tataran taktis yang sangat operasional.[1] Penggunaan berbagai macam sumber daya akan menentukan seberapa tinggi tingkat peradaban strategi yang digunakan. Pada masa Sun Tzu tentu saja kita tidak akan mendapatkan senjata yang sangat canggih dalam pelaksanaan strategi perangnya. Tetapi pada era kontemporer, terdapat senjata yang sangat canggih sehingga tingkat kompleksitas strateginyapun semakin rumit. Sebenarnya, senjata dan teknologi canggih merupakan asesoris saja dalam strategi. Tetapi kadang-kadang penggunaan tersebut sangat membantu dan bahkan menjadi penentu kemenangan dalam keadaan tertentu. Pada era Perang Dunia II, Amerika Serikat beserta sekutu berhasil mengalahkan Jerman beserta Axis. Hal itu tidak lepas dari kemampuan AS melumpuhkan Jepang dengan serangan Nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nuklir dipahami sebagai asesoris dalam strategi dan menjadi penentu kemenangan pihak Aliansi.

Asesoris, sekalipun menjadi penentu dalam pengaplikasian strategi, hanya berada dalam kajian tersier. Arti daripada tersier disini adalah bersifat tambahan serta bukan yang utama. Ada hal yang lebih utama, yaitu dalam tahap pemikiran. Strategi beserta asesorisnya tidak bisa berjalan tanpa pemikiran. Pemikiran adalah sebuah ilmu, pengetahuan, dan gagasan yang dicampur melalui analisa yang mendalam agar menjadi sebuah kebijakan strategi yang kompetitif. Michael Porter berargumen bahwa strategi yang kompetitif adalah mampu menciptakan sebuah pemikiran dan nilai yang unik serta berbeda dengan strategi yang lain.[2] strategi unik dan kompetitif tersebut harus mampu mengalahkan musuh, sehingga jelas letak keunikan atau kekhasan daripada strategi tersebut dalam mengalahkan musuh. Oleh karena strategi tersebut bersifat unik dan kompetitif maka hanya berlaku dalam kondisi tertentu saja.

Kekuatan pemikiran dalam sebuah strategi malah akan mempermudah pengguna atau pasukan dalam mengoperasikannya. Maksudnya, semakin bagus dan jelas sebuah pemikiran yang dituangkan dalam strategi maka akan semakin jelas pula dalam menginterpretasikannya. Jika terdapat pemikiran yang rumit maka akan semakin susah diterjemahkan dilapangan oleh para penggunanya atau para pasukannya. Kejelasan yang bersifat simpel akan sangat membantu dalam pencapaian hasil strategi. Jika pasukan salah melaksanakan instruksi strategi dan taktik dilapangan oleh karena kerumitan strategi maka keakuratan tingkat hasil strategi tersebut akan semakin lemah. Sehingga yang menjadi titik kunci dalam strategi di sini adalah terletak dalam pemikirannya yang mudah diterjemahkan di lapangan sehingga para penggunanya mengerti akan taktik apa yang digunakan nanti.

Strategi, menurut Sun Tzu, adalah lebih kepada art ketimbang science.[3] Hal itu terlihat wajar karena pada 2000 tahun lalu, Sun Tzu belum mengenal betul adanya science. Strategi, pada zaman lampau seperti Sun Tzu, dianggap dalam tataran wisdom. Art of War merupakan karya Sun Tzu yang bernilai wisdom. Wisdom adalah sebuah petuah yang dipercaya kebenarannya karena disiarkan oleh orang yang memiliki pengaruh secara politis, ekonomis, atau militer. Sun Tzu memiliki pengaruh itu karena ia seorang panglima perang pada masanya. Ia berpendapat bahwa strategi yang terbaik adalah strategi yang mampu memenangkan sebuah perang dengan tanpa perang. Menang tanpa perang yang juga merupakan wisdom memiliki model seni yang unik. Sun Tzu menegaskan tentang arti penting dari know your enemy first than know yourself after. Jika kita mengetahui seluk beluk dari musuh kita maka dengan segala daya yang kita miliki akan dapat mengalahkannya dengan cepat dan tanpa perang. Artinya bahwa perang dalam tataran diplomasi adalah yang terpenting, karena dari hal itulah perang dapat diselesaikan dengan cepat melalui berbagai mekanisme negosiasi yang ada. Sun Tzu sangat detail pada biaya perang yang digunakan jika terjadi perang dalam tataran fisik. Perang dalam tataran fisik tersebut selain membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan biaya dan jiwa yang besar. Oleh karena itu, Sun Tzu berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan perang tanpa adanya perang dengan strateginya, sehingga kemenangan yang terbaik adalah speedy victory.

Mungkin hal diatas terlihat sangat idealis dan licik. Tetapi dalam keadaan tertentu hal itu sangat berguna. Justru ketika kita menghadapi lawan dengan power yang lebih besar dari kita, maka strategi yang liciklah yang mampu kita gunakan, bukan strategi perlawanan langsung. How to achive the victory? Kalimat tanya disamping bernuansa strategis dan Sun Tzu merupakan salah satu dari beberapa pembelajar strategis dengan nuansa wisdom yang unik dan istimewa.

Diatas merupakan salah satu dari beberapa strategi perang yang ada, lalu bagaimana dalam dunia bisnis? Apa deskripsi strategi dalam bisnis? Lidel Hart memberikan definisi strategi yaitu: the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy.[4] Jika kata militer dihapus dan diganti dengan bisnis maka akan membawa pada definisi strategi perencanaan menurut George Steiner yang juga seorang pakar bisnis. Definisi strategi perencanaan menurutnya, salah satunya adalah: strategy is that which top management does that is of great importance to the organization.[5] Pengertian diatas hampir sama pada filosofi dasar strategi militer pada umumnya. Lalu lebih lanjut kita bahas pada bagian pemahaman strategi dalam konteks yang luas.

Pemahaman Strategi Dalam Konteks Yang Luas

Strategi memiliki keunikan tersendiri. Setiap keunikan memiliki sifat istimewa. Untuk bertahan hidup di dunia yang serba tidak pasti ini, maka perlu adanya sikap yang unik dan istimewa agar bisa bertahan hidup. Mungkin tidak hanya bertahan hidup, tetapi kita juga bisa meraih tujuan dan ambisi hidup kita. Baik dalam hal yang bersifat sempit, luas, jangka panjang, jangka pendek, buruk, baik , dll. Kesemua hal diatas merupakan sifat ambisi manusia pada umumnya. K. Lorenz menyebutkan sebab-sebab perang kedalam tiga hal yaitu: sumber daya, sense of teritory, dan sense of survivality. Jika terjadi gesekan atau gangguan dari salah satu diatas maka akan terjadi konflik / perang. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Dengan strategi perang.

Sebuah Negara besar seperti AS sangat maju perekonomiannya. Tetapi ketika terdapat saingan baru seperti China dan Russia yang sudah menunjukkan tanda-tanda menguat kembali pasca Perang Dingin, maka apa yang harus dilakukan AS untuk tetap menjaga dominasi perekonomiannya di mata global? Dengan strategi ekonomi.

Seorang politisi AS yang ingin mencalonkan dan memenangkan pemilu calon presiden harus melalui berbagai jalan yang terjal. Seperti politisi Demokrat Barrack Obama yang sedang naik daun belakangan ini. Beliau maju pada putaran puncak pemilu capres skala nasional AS melawan pesaing berat Republikan John McCain. Lalu apa yang harus dilakukan Barrack Obama agar memenangkan pemilu capres nanti? Dengan strategi memenangkan pemilu.

Dari beberapa hal diatas, rupa-rupanya strategi yang bermula dari bidang militer telah menjelma ke dalam berbagai bentuk yang ada. Tiap strategi hadir dalam hal tertentu dan pada kondisi tertentu pula. Inilah penulis maksudkan sebagai pemahaman strategi dalam arti luas. Setiap manusia yang ingin memperjuangkan kepentingan pasti tidak akan sebegitumudahnya. Ada kalanya terdapat hambatan-hambatan yang terjal, bahkan hambatan tersebut harus mengorbankan beberapa hal terpenting dalam hidup. Lalu agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan bahkan lebih dari yang kita inginkan tanpa ada pengorbanan maka strategi terbaiklah yang harus kita lakukan. Pemahaman strategi dalam konteks yang luas dipahami penulis sebagai aktivitas unik dan istimewa untuk menjadi pemenang. Untuk bisa menjadi pemenang dalam meraih kepentingan maka sebaiknya aktivitas yang dilakukan untuk meraih itu harus sangat unik dan sangat istimewa. Semakin unik dan istimewa strategi yang dilakukan maka semakin sedikit pengorbanan yang dilakukan.

Strategi bisa diterapkan ke dalam berbagai bidang. Bidang-bidang yang berada pada skala kompleks dan berhubungan dengan orang yang banyak harus membutuhkan strategi yang komprehensif. Selain itu kita harus bisa membedakan aktivitas efisien, efektif, baik, dan benar dengan aktivitas unik dan istimewa untuk menjadi pemenang. Aktivitas efisien, efektif, baik, dan benar merupakan aktivitas manajemen pada umumnya. Sehingga menjadi jelas bahwa terdapt perbedaan yang mendasar antara manajemen dengan strategi. Pada pokoknya adalah strategi bertujuan untuk meraih sesuatu dengan cara yang unik dan istimewa. Sesuatu tersebut harus bisa didapat sebanyak dan secepat mungkin. Oleh karena itu, semakin tepat penggunaan sebuah strategi terhadap suatu masalah, maka akan semakin besar strategi akan berjalan dan berhasil dalam waktu yang telah di estimasi.

Kesimpulan

Penulis berujung pada satu kesimpulan bahwa strategi dapat didefinisikan kedalam berbagai kata karena strategi merupakan konsep pemikiran yang tidak lekang dimakan zaman, serta strategi sangat aplikabel terhadap berbagai bidang yang ada. Cara termudah dalam memahami sebuah strategi dalam arti yang luas adalah dengan zaman karena sifatnya yang khas dan merupakan warisan filosofi bertahan hidup ala manusia yang beradab.

š The End ›

Sumber:

Nickols, Fred, (2000), Strategy: Definition and Meaning, http://home.att.net/~nickols/strategy_defenition.htm., Diakses: 16 September 2008.

Kadi, El, What Is Strategic? “According to Sun Tzu the Art of War Treaty”, http://www.easy- strategy.com/what-is-strategy.html. Diakses: 27 Oktober 2008.

* Penulis adalah mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional tingkat 3 Universitas Airlangga Surabaya.

[1] Fred Nickols, (2000), Strategy: Definitions and Meaning, http://home.att.net/~nickols/strategy_defenition.htm.

[2] ibid

[3] El-Kadi, What is strategy? According to Sun Tzu’s The Art of War, www.easy-strategy.com.

[4]Fred Nickols, opcit.

[5] ibid

Special Relations Between: South Pacific-Australia in 1990's

2008-10-26T23:37:00.003-07:00

By: Muhammad Nizar

First of all, Australia has strategic interest in the South Pacific countries. Australia promotes links to the countries and organizations in the region. In the Australia perspective, Australia contributes to peaceful political and economic development particularly in Papua New Guinea and the South Pacific, enhancing regional stability and especially Australia’s security. We know that the South Pacific region is fundamental foreign policy and security significance to Australia. Then, Australia seeks to promote peace and stability in the region, as elsewhere, in pursuit of its strategic, commercial and political interests.
In the performance, the sub-program helped to facilitate significant South Pacific regional cooperation on maritime surveillance and fisheries management, and increased dialogue on regional environmental issues and sustainable development. In bilateral, Australia’s relationship with Nauru was restored through a compact of settlement, signed by the Prime Minister, Mr. Keating, with the President of Nauru, Mr. Dowiyogo. Resolution of the Bougainville conflict, including encouragement of PNG - Solomon Islands dialogue, was supported.
In the regional trade relations, the department conducted trade relations with the region through the South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA). SPARTECA enables duty – free unrestricted access to the Australian market for all products, except sugar, on a non – reciprocal basis. The department also assisted trade development through the Trade and Investment Promotion Service and the Australia – funded South Pacific Trade Commission based in Sydney. Australia provided an opportunity to sharpen the strategic focus of Australia’s aid-funded private sector development activities in the South Pacific. Consistent with the Brisbane Forum’s resources management theme, encourage and assist Forum Island Countries (FICs) to develop and adopt sustainable trade and investment policies, with private sector contributions particularly in mind. Australia and New Zealand have bilateral agreement which is Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA or CER). Both governments also maintained close contact on the proposal for a link between CER and the proposed ASEAN Free Trade Area (AFTA).
Australia and Papua New Guinea also have bilateral agreement which is The Papua New Guinea-Australia Trade and Commercial Relations Agreement (PATCRA), were held in Port Moresby in November 1993. Beside that, Australia efforts to promote reconstruction on Bougainville, for which $10 million has been allocated under the Australian development assistance program for 1994-95. In another part, Australia’s relations with Fiji, including defense cooperation, were fully normalized following Prime Minister Keating’s meeting with Prime Minister Rabuka at the Honiara Forum in 1992. The Fiji Government recommitted itself to a review of Fiji’s racially-biased 1990 constitution. Trade with Fiji continued to grow, by 7% to a two-way total of $488 million in 1993-94, Australia remaining Fiji’s largest trading partner. Then, since 1989, the relationship of Australia had been over-shadowed by Nauru’s action against Australia in the International Court of Justice (ICJ), in which Nauru sought compensation for damages allegedly suffered as a result of the mining of phosphate - bearing lands during the period when the island was administered by Australia, New Zealand and the United Kingdom. After all we know above, actually Australia has membership in some of forums in South Pacific; they are South Pacific Forum, South Pacific Commission, Forum Fisheries Agency and regional fisheries issues, and South Pacific Regional Environment Programme.

The End

Krisis Finansial AS: Tendensi Menuju Krisis Finansial dan Riil Nasional

2008-10-26T23:30:00.000-07:00

Oleh: Muhammad Nizar

Dunia keuangan sedang menghadapi serangan krisis yang bersumber dari kriris kredit macet perumahan (subprime mortgage) di negara adidaya AS. Subprime Mortgage ini mengakibatkan harga rumah jatuh sebesar 90%. Uang kepemilikan rumah menyusut drastis dan nilai rumah itu berkurang begitu saja. Hanya dalam 1 tahun saja yaitu tahun 2007-2008, dampak dari krisis kredit perumahan yang macet tersebut sangat besar sebagai buah masam dari akumulasi. Proses akumulasi tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan karena pemerintah AS rupanya tidak mampu menyelesaikan dengan seksama. Sehingga pemerintahan Republik terutama George W. Bush dituding sebagai penyebab dari krisis keuangan tersebut. Bush adalah presiden dengan tendensi berperang yang tinggi sehingga balance of payment AS dinilai sebagian pengamat mengalami defisit. Lalu karena defisitnya hal tersebut maka juga akan mengurangi kemampuan negara dalam mengintervensi pasar. Hasilnya adalah terlambatnya tindakan antisipasi negara AS dalam upaya penyelamatan krisis keuangan. Seharusnya sejak awal, negara harus terlibat penuh sebagai pengontrol dan pencegah krisis, tidak seperti sekarang ini yang hanya ketika krisis negara baru mengintervensi. Ketika kapitalis merayakan keuntungannya, mereka menolak intervensi negara, tetapi ketika kapitalis menangis cengeng karena modal nya mengalami capital loss, mereka mengemis kepada negara untuk melakukan intervensi. Sehingga di kemudian hari, efek imbasnya terasa hingga sektor grassroots yang sungguh dapat merugikan masyarakat secara luas, yang notabene tidak ikut di stadion finansial.
Kebijakan bail out pemerintah AS sebesar $ 700 milyar tersebut diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Dengan bantuan tersebut diharapkan agar bursa wall street tidak sampai terjun bebas sebagai akibat dari capital outflow yang ditujukan untuk mendapatkan uang cash yang notabene sulit didapatkan karena kencangnya likuiditas bagi para pengusaha yang membutuhkan kredit. Tetapi pasar beranggapan lain (pesimis) karena market capitalization AS yang besar tersebut hanya akan di-bail out sebesar $ 700 milyar. Lalu tidak banyak pula perusahaan lembaga keuangan AS yang dapat diselamatkan, salah satunya adalah Lehman Brothers. Hanya AIG sebagai perusahaan asuransi terbesar di AS dan Fredie Mac Fennie Mae sebagai lembaga keuangan terbesar AS saja yang salah satu dari beberapa perusahaan keuangan AS yang dapat diselamatkan karena bernilai strategis. Selanjutnya yang ditakutkan adalah imbasnya di Indonesia yang sekarang telah dirasakan di Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG telah terjun bebas di pusat tertinggi 2.800 menuju jurang 1.380an. Sebagian analis mengatakan bahwa support 1.320 menjadi titik alarm bagi investor dalam bermain di BEI. Bahkan BEI telah melakukan suspend karena beberapa sahamnya mengalami auto reject atau terjadi penurunan lebih dari 30%. Suspend ini merupakan ke beberapa kalinya sejak terjadi pemboman di Marriot dan kerusuhan Jakarta beberapa waktu lalu.
Kepemilikan portofolio IHSG sebesar 60%-nya dimiliki oleh asing, sehingga jelas menurut logika ekonomi, yaitu jika terjadi imbasnya di luar negeri maka jelas akan berimplikasi kepada kita sebagai negara dengan emerging market-nya. Hal ini yang menjadikan kritik bagi pemerintahan SBY-JK bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%-an itu sebenarnya 60%-nya adalah pertumbuhan asing yang selalu dibawa keluar, sehingga tiap periode terjadi financial outflow yang justru tidak menguntungkan negara RI. Memang kita akui adalah terjadi capital inflow tetapi hanya akan memberikan keuntungan sementara bagi balance of payment RI. Artinya bahwa jika investor asing untung maka kita hanya kebagian tetesan saja (trickle down effect) begitu juga jika investor asing mengalami kerugian maka dampaknya sungguh besar pula karena terjadi capital outflow besar-besaran untuk menghindari capital loss lebih dalam dan mendapatkan uang cash secara cepat.
Pemerintah RI telah berencana untuk melakukan buy back beberapa saham BUMN untuk mengurangi dampak kehancuran lebih dalam dan membantu likuiditas pada sektor tertentu. Hal ini dilakukan atas dasar mencegah kebangkrutan BUMN karena tersendatnya modal akibat arus keluar yang semakin deras. Pelarian modal hanya akan merugikan emiten di BEI termasuk beberapa BUMN di dalamnya karena berimplikasi pada penurunan nilai IHSG. Terjadi beberapa model akibat krisis finansial yaitu kejatuhan nilai aset, naiknya suku bunga, ketatnya likuiditas yang bila terjadi dalam skala luas akan berimbas negatif pada sektor moneter. Bila terjadi krisis pada sektor moneter maka akan berimbas pula pada sektor perbankan karena terkait dengan masalah nilai mata uang Rupiah dan suku bunga BI. Melalui 2 masalah yang terjadi pada sektor perbankan tersebut maka akan berdampak langsung ke masyarakat, karena perbankan merupakan konduktor dari sektor finansial, moneter, dan riil melalui berbagai macam instrumen keuangan yang ada. Pemerintah harus berupaya dalam menjaga kestabilan nilai Rupiah melalui kebijakan “cinta rupiah” dan menguatkan sektor fundamental ekonomi melalui penerbitan Surat Utang Negara yang sungguh dapat menggairahkan sektor riil. Sehingga dampak krisis finansial global dapat dicegah pengaruhnya ke sektor riil nasional. Bagaimanapun juga pemerintah harus berupaya lebih keras, biarkan saja bursa saham di regional dan internasional hancur dulu. Jangan rusak bursa dalam negeri karena akan menyebabkan kebangkrutan beberapa perusahaan domestik yang go public yang justru akan menambah pengangguran, degradasi kepercayaan moral market dan publikpun juga akan berkurang kepercayaanya pada pemerintah.

The End

Sebuah Studi Hukum Internasional: Perlukah MNCs Memiliki International Legal Personality

2008-10-26T23:24:00.001-07:00

Sebuah Studi Hukum Internasional:
Perlukah MNCs Memiliki International Legal Personality ?

Oleh: Muhammad Nizar*

Abstract
Multi National Corporations (MNCs) come to the world as a new actor beside of the other actors. MNCs have unique activity that sometimes inimical the rights of the people and environment. This potential inimical should be well defined- arranged by state. It means that MNCs should be an actor or subject of international law. There is old paradigm warn the MNCs to be a subject of international law. This old paradigm refuses because that paradigm is too interdependent to MNCs in all aspects. Economic problem of state makes MNCs always be an object that subject, and the impact of that is MNCs always break the rights of people and environment. So, MNCs should have international legal personality as a subject of international law.

Key Words: MNCs, International Legal Personality, Hukum Internasional

Pendahuluan
Terdapat sebuah perbedaan mendasar antara hukum publik internasional dan hukum privat internasional. Menurut Mochtar K., hukum publik internasional atau lebih dikenal dengan istilah hukum internasional (international law) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum privat internasional atau juga lebih dikenal dengan istilah hukum perdata internasional (private international law / conflicts of laws) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan laian hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.[1]
Perbedaan mendasar diatas akan menjadi rujukan dasar pemikiran penulis dalam menganalisa “perlukah MNCs (Multi National Corporations) atau perusahaan multinasional memiliki International legal personality seperti halnya dengan subyek hukum internasional yang lain”. Sebelum menganalisa lebih dalam mengenai hal diatas, penulis ingin mengetahui lebih dahulu, apakah International legal personality itu? dimanakah posisi MNCs dalam hukum? Apakah dalam hukum internasional atau dalam hukum perdata internasional? Aktivitas apakah yang dilakukan MNCs dalam hubungan internasional? Lalu mengapa isu mengenai MNCs dan International legal personality diwacanakan? Pertanyaan mendasar di samping akan membawa punulis pada kesimpulan mengenai relevansi atau irelevansi MNCs terhadap Legal Personality.
Hal-hal mengenai MNCs menjadi pembicaraan hangat ketika aktivitas dalam hubungan internasional menjadi padat. Kepadatan itulah yang menimbulkan banyak aktor, diantaranya adalah negara (State), organisasi antar negara (Inter Government Organization), organisasi non pemerintah (Non Government Organization), perusahaan multinasional (Multinational Corporation), kesatuan lain selain negara (Red Cross International & Belligerent) hingga pada tataran individual. Diantara kesemua aktor (state dan non-state actors) tersebut, MNCs menjadi perhatian khusus bagi para penstudi hukum publik internasional. Aktor hubungan internasional selain MNCs diatas memiliki status International Legal Personality yang mengikat dirinya dalam hukum internasional yang dikonvensikan dalam pertemuan dan perjanjian internasional. Salah satu contohnya adalah ASEAN Charter yang telah memasukkan International Legal Personality sebagai bagian dari pasalnya. Sehingga ASEAN memiliki kekuatan atau telah menjadi subyek dalam hukum internasional. Lalu muncul pertanyaan kemudian yaitu, apakah prasyarat bagi sebuah aktor hubungan internasional untuk mendapatkan International Legal Personality? Melalui pendahuluan diatas akan membuka tabir pengetahuan penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlu tidaknya MNCs memiliki status International Legal Personality dalam hukum internasional, mengingat MNCs juga memiliki sifat destruktif seperti halnya aktor hubungan internasional yang lain.

International Legal Personality: Definisi, Syarat, & Efek
International Legal Personality adalah status hukum yang sah di mata hukum internasional (HI) yang dimiliki oleh subyek HI. Subyek HI tersebut harus memiliki ketentuan khusus, yaitu subyek HI adalah harus pemegang kapasitas hak dan kewajiban berdasarkan HI.[2] Sehingga menjadi jelas bahwa syarat agar subyek HI memiliki International Legal Personality adalah memiliki kapasitas hak dan kewajiban. Apakah hak dan kewajiban itu? Setiap subyek dalam HI akan memiliki previledge tertentu yang merupakan haknya di mata HI maupun ICJ (International Court of Justice) dan akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diberikan berdasarkan HI. Tentunya kewajiban itu harus sesuai dengan kesepakatan antar subyek dalam sebuah konvensi ataupun perjanjian internasional lainnya.
Efek yang timbul dari adanya International Legal Personality tersebut adalah adanya kepastian hukum internasional bagi para subyek. Kepastian itu tentu sangat dibutuhkan untuk menjaga keadilan dalam tataran HI. Seperti pada kasus terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia di Israel selagi menjalankan tugasnya sebagai anggota komisi PBB pada tahun 1958 memperlihatkan bahwa perlu adanya kepastian HI sebagai cara penyelesaian yang adil[3]. Kasus tersebut membuat PBB sebagai IGO (Intergovernmental Organization) meminta advisory opinion pada ICJ terhadap hak dan kewajibannya dalam HI. Merujuk pada Reparation for injuries suffered in the Service of the United Nations Case (1949) ICJ memperlihatkan bahwa secara nature status legal personality telah melekat pada PBB, sehingga PBB memiliki hak dan kewajiban dalam HI selanjutnya dapat mengajukan tuntutan / claim terhadap negara de facto & de jure / atau subyek HI lainnya dalam suatu sidang perkara HI. Bila terdapat subyek hubungan internasional atau entitas yang tidak memiliki International Legal Personality maka posisinya hanya sebagai obyek dari hukum internasional.

MNCs: Definisi, Aktivitas, & Posisi Dalam Hukum Internasional
Multi National Corporations atau Multi National Companies (MNCs) adalah sebuah atau beberapa entitas yang melakukan kegiatan usaha melalui cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya di seluruh dunia (terutama di negara berkembang) dimana kantor pusatnya terletak di negara maju.[4] Ketika berkembangnya pemikiran ekonomi liberal, MNCs yakini sebagai salah satu mesin penggerak utama yang dapat meningkatkan perekonomian negara-negara berkembang atau maju.[5] Tetapi kemudian muncul permasalahan mendasar yaitu apakah memang begitu adanya? Pemikiran ekonomi yang lain yaitu kaum merkantilisme melihat bahwa kedatangan MNCs disebuah negara terutama negara berkembang hanya akan menimbulkan masalah-masalah bagi host country. Masalah itu antara lain yaitu, menunduknya host country kepada MNCs karena alasan ekonomi, terdapat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, kalah bersaingnya perusahaan lokal, dan lemahnya hukum nasional yang mampu mengatasi problem MNCs dengan host country.
Secara ekonomi, negara berkembang butuh peningkatan ekonomi melalui peningkatan FDI (Foreign Direct Investment) maupun jenis derivatif investasi lainnya. Sehingga atas alasan ekonomi yang kuat itulah maka host country memberikan keleluasan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh MNCs tersebut. Kemudian terjadi persinggungan atau konflik secara mendasar dan bahkan dapat pula melanggar hak-hak warga sipil seperti pada kasus kebocoran gas di India yang menewaskan ribuan orang.
MNCs merupakan obyek dalam hukum internasional. MNCs hingga saat ini belum ditetapkan sebagai pemegang kapasitas hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Ketakutan berlebihan diperlihatkan oleh sebagian negara terhadap kemungkinan MNCs akan memiliki status yang sama dengan negara dalam hukum internasional. Jika MNCs memiliki status yang sama tersebut maka dengan logis MNCs akan menjadi entitas legal dalam sebuah konvensi dan perjanjian internasional setingkat negara. Lalu muncul permasalahan selanjutnya yaitu, Apakah hakikat dari MNCs? Penulis dengan ini berkeyakinan bahwa hukum diciptakan melalui mekanisme politik. Ekonomi tidak hidup dalam ruang hampa politik. Maka hakikat sejati dari MNCs adalah sebuah entitas yang dijalankan oleh sekelompok orang yang mampu mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi suatu negara-negara. Jikalau memang begitu maka selayaknya MNCs memiliki status yang sama dengan negara dalam hukum internasional. Negara, Palang Merah Internasional, belligerent, hingga PBB merupakan entitas yang dijalankan oleh sekelompok orang yang mampu mempengaruhi kondisi politik internasional. Artinya bahwa MNCs walaupun berbeda bentuk dengan subyek hukum internasional lainnya dengan logika diatas maka tepat untuk dijadikan subyek dan bukan obyek dalam hukum internasional, mengingat bahwa MNCs juga memiliki sifat destruktif yang aktif seperti subyek.

MNC Menuju International Legal Personality: Sebuah Harapan Dalam Hukum Internasional
Aktivitas yang dilakukan oleh MNCs sudah menunjukkan tanda-tanda modernitas. Globalisasi kapitalisme telah merubah wajah dunia. Negara dan MNCs memiliki hubungan kental di era kapitalisme global yang modern. Muncul sebuah wacana untuk menilik lebih jauh kegiatan MNCs yang dilihat sebagai pengamat memiliki andil besar dalam pergerakan hubungan internasional. Pergerakan hubungan internasional ini juga memperlihatkan adanya hubungan yang tidak hanya tentram melainkan terjadi banyaknya gesekan-gesekan panas. Maka perlu adanya payung hukum internasional yang jelas dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan negara dengan MNCs. Menurut Montevideo Convention on Rights and Duties of States pasal 1 tahun 1933, negara dapat dikatakan subyek hukum internasional bila memenuhi seluruh syarat, yaitu: memiliki populasi disuatu teritori, wilayah/teritori yang jelas, pemerintahan, dan memiliki kapasitas berhubungan dengan negara lain.[6] Tetapi dunia telah berubah sejak tahun 1933.
MNCs memiliki peran yang semakin dinamis di era global ini. Negara-negara yang menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi ketergantungan terhadap kegiatan usaha MNCs. Bahkan negara yang berstatus host country menyediakan payung hukum yang lunak bagi perkembangan liar MNCs. Malahan, MNCs turut andil dalam mempengaruhi agenda-agenda kebijakan dalam negeri suatu negara terkait masalah FDI dan produk derivatif investasi lainnya atau masalah lainnya. Sejumlah pengamat melihat bahwa MNCs memiliki kapasitas dalam berhubungan erat dengan negara. Artinya bahwa kedudukan negara yang memiliki status dalam hukum internasional adalah sama dengan MNCs dalam konteks hubungan kerjasama. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa seorang CEO dari sebuah MNC memiliki kapasitas sebagai pemerintah, karena CEO yang mengelola MNCs raksasa kadang-kadang mampu untuk mendikte kebijakan nasional suatu host country.[7] Karena MNCs juga memiliki kapasitas secara politik dan ekonomi dalam suatu interaksi hubungan internasional, maka selayaknya bahwa MNCs disetarakan oleh negara dengan memiliki status International Legal Personality.
Tetapi banyak negara menolak ide yang diberikan diatas dengan asumsi bahwa jika MNCs diberi International Legal Personality, maka MNCs memiliki kapasitas untuk menuntut negara secara hukum internasional. Inilah yang tidak diinginkan oleh suatu negara yang memiliki hubungan ketergantungan yang kuat terhadap suatu MNCs. Akan tetapi terdapat pemecahan lainnya yaitu pemberian hak-hak terbatas dan kewajiban penuh sesuai kesepakatan pada konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur masalah keadilan sipil dan lingkungan hidup. Negara sebagai aktor utama yang sangat berpengaruh dalam hukum internasional masih skeptis jika MNCs masuk sebagai subyek hukum internasional. Merujuk pada pengertian hukum privat internasional dan hukum publik internasional yang diberikan diawal tulisan, bahwa paradigma lama mengenai MNCs masih mendominasi. MNCs menurut paradigma lama ditempatkan sebagai pihak yang berkontrak dan diatur dalam hukum privat internasional. Kedudukan MNCs sebagai pihak dalam kontrak, dilihat sebagian pengamat sebagai langkah awal MNCs untuk tidak melaksanakan kewajiban secara penuh karena status hukum yang lemah. Oleh karena itu, telah muncul terobosan baru untuk mengontrol tindak lanjut dari MNCs oleh PBB.
PBB dalam hal ini berusaha untuk menjaga norms yang akan selalu ada dalam kontrak yang dibuat oleh MNCs kepada subyek hukum internasional agar terdapat kesadaran penuh dari MNCs untuk menghormati setiap keadilan yang dimiliki oleh sipil dan lingkungan hidup. Selain dari pada itu, tuntutan lebih keras digaungkan oleh kebanyakan pengamat untuk menciptakan sistem akuntabilitas MNCs terhadap hak-hak sipil dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, muncul model good corporate governance dan corporate social responsibilities terhadap MNCs sebagai upaya dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi sosial dan alam.
Tetapi penulis tetap berkeyakinan bahwa MNCs adalah entitas yang tidak bisa hidup dalam ruang hampa politik dan ekonomi sekaligus memiliki sifat destruktif potensial yang dapat dibuktikan dari banyaknya kasus, salah satu contohnya adalah pada kasus perusakan lingkungan hidup di Irian Jaya Indonesia oleh Freeport corp. Sekalipun bersifat kasuistik, tetap saja itu adalah kasus yang berpotensi terjadi di berbagai belahan bumi lainnya. Sehingga penulis berkeyakinan bahwa lebih baik MNCs menjadi subyek dalam hukum internasional yang memiliki status international legal personality agar terdapat payung hukum yang kuat dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Karena jika demikian, maka MNCs dapat dikontrol hak dan kewajibannya agar potensi destruktifnya bisa diminimalisir.
Negara berkembang sebaiknya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi hegemoni MNCs agar tidak terlalu bergantung pada MNCs. Penguatan pada sektor pengusaha lokal dan payung hukum nasional yang ketat diharapkan mampu untuk mencegah tindakan destruktif dari MNCs baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Sekalipun begitu perlu untuk ditambahkan payung hukum internasional pada ICJ sebagai cara yang kuat dalam menuntut setiap tindakan destruktif MNCs yang selalu menuntut hak daripada kewajibannya.

Kesimpulan
MNCs hadir dalam hubungan internasional tentu tidak hanya membawa kebaikan dalam segi ekonomi, tetapi juga membawa permasalahan dasar yang menyentuh hak-hak sipil, ekonomi hingga lingkungan hidup. Dari pemikiran yang telah dibangun diatas maka penulis berkesimpulan bahwa MNCs segera untuk disahkan menjadi subyek hukum internasional agar terjadi suatu kepastian dan keadilan hukum di kemudian hari jika terjadi pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh MNCs. Paradigma lama yang terlalu state centric malah akan memenangkan MNCs sebagai obyek yang tidak terlalu concern terhadap tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi meskipun norms telah diletakkan sebagai dasar kontrak dalam kegiatan usaha MNCs oleh PBB.

---The End---

Bibliography

Husein, Miranda, View: Holding Multinational Corporations Accountable, http://www.dailytimes.com.pk/, Diakses: 6 Oktober 2008, Pukul: 09.30 WIB.
Jackson, Robert & Sorensen, George, (2005), Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mochtar, K., Prof. DR. SH, LLM., (1990), Pengantar Hukum Internasional, Buku 1, Bagian Umum, Bandung: Bina Cipta.
Prihandono, Iman, Status Dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) Dalam Hukum Internasional, http://imanprihandono.wordpress.com, Diakses: 6 Oktober 2008, Pukul: 10.00 WIB.

* Penulis adalah mahasiswa S1 Ilmu Hubungan Internasional mengambil mata kuliah Hukum Internasional Universitas Airlangga Surabaya.
[1] Prof. DR. Mochtar K., SH, LLM., Pengantar Hukum Internasional, Buku 1, Bagian Umum, Bina Cipta, Hal: 1.
2 Iman Prihandono, Status Dan Tanggung Jawab Multi National Companies (MNCs) Dalam Hukum Internasional, imanprihandono.wordpress.com, Hal: 4, Diakses: 6 Oktober 2008, Pukul: 10.00 WIB.
[3] Mochtar K., op cit. Hal: 73.
[4] Nancy L. Mensch, dikutip dari imanprihandono.wordpress.com, op cit.
[5] Robert Jackson & George Sorensen, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, Hal: 264.
[6] Dikutip dari Miranda Husein, View: Holding Multinational Corporations Accountable, http://www.dailytimes.com.pk/, Diakses: 6 Oktober 2008, Pukul: 09.30 WIB.
[7] Ibid.

South Pacific Studies: Security Within Region

2008-10-26T23:13:00.000-07:00

By: Muhammad Nizar

As we know that South Pacific Isles are the location of full vulnerability in all aspects of life. Politically, South Pacific is under hegemony of Australia, New Zealand, France, British, United States of America, and Peoples Republic of China. These rich countries play certain strategic agenda in the region. Most of their strategic is natural resources issue. South Pacific has enough natural resources; they are many kinds of metal, fisheries, forestry, mining, etc. Economically, South Pacific countries are dependent to aid from the First World which I said above. South Pacific is poor region that constraint to the liberalism economic by the First World.
Because of economic and politic issue above, sovereignty of South Pacific countries decrease itself. From the decreasing sovereign will also decrease the security internally and externally. Internally aspects, South Pacific face the tangible problems like food security & climate change, secession, ethnic conflict, poverty, military coup, intervention of military forces, etc. These internal problems always attack security of South Pacific. Mostly, analysts said that South Pacific is fail state according to many of problems with bad governance until bad organized in the sector of grassroots. Like Timor Leste, it is new country dependent from Indonesia. Timor Leste doesn’t have good governance and law enforcement that very needed for establishing good state. Plus, Timor Leste is under Australian hegemony. Timor Gap is an oil mining located at south of Timor Leste, the result of that oil mining mostly brought out to Australia. The poor educations of Timor’s people will only a soft target by Australia to fully control Timor Gap. Not only Timor Leste, Solomon Islands also has problematic issue of ethnic conflict. There are 2 gap in the society of Solomon Islands, they are Guadalcanalese and Malaitan. Both societies diverse each other and the result is conflict. That conflict brought unstable politics and economy to the state. Each group of those is fully armed and always ready to gun fighting. The Solomon Islands government can’t control and make peace keeping to both of societies. Then Australia peace keeping force takes a part to the region. Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) is the strategic agenda by Australia to Solomon Islands in discouraging the ethnic conflict. Until now, RAMSI still exists in there.
From the security looking, Solomon Islands have failed in managing its internal security. This is why analyst said that the lack of sovereignty is the lack of security. Australia is the main actor that able fully hegemony to the region. From my interviewed with one of student from Papua New Guinea (PNG) who take master degree in Airlangga University, he said that Australia also take a part in encouraging the corruption in the region to weakened the internal security. This means PNG also has poor security in its defense system. But, PNG also has certain strategic group in the region. PNG ever gave assistant to Vanuatu (1980) in finishing the problem of Santo (belligerent). Even though, PNG Defense Force acted as military intervention to Vanuatu, but the local government of Vanuatu needed enough to PNG assist. According to Douglas Ranmuthugala (2001), this is very reasonable in the Melanesia country because only PNG, Fiji, and Tonga which have military forces. We should give credit to Fiji military forces because it ever acted in the peace keeping at the Middle East region. Both Fiji and PNG also served in World War II. But Tonga is different, even though that country has military forces, it never use in affair to other state.
In the other hand, we can see that external aspects also influence in the region. In my analyses, the external aspects are hegemony, neo-colonialist, neo-imperialism, environment issue, impacting of nuclear testing in the past, global warming, etc. Form my introduction above, South Pacific has problem on poverty. Because of that, rich country like Australia, New Zealand, China, UK, USA, even Taiwan want to take a part in the region. All of states above want to be a hegemonic power that can control and exploit the natural resources. It means, from the hegemonic action above will bring South Pacific to the neo-colonialist and neo-imperialism. Especially for Australia, that country direct control the region by joined in the Pacific Forum. At first, Pacific Forum only mediates among member which is Melanesia, Polynesia, and Micronesia. But, Australia and New Zealand don’t want to left behind and always joins in all of Pacific Meeting in order to intensive control. The case for Beijing - Taipe in the region is uniquely. Taiwan has pragmatic in its aid to Solomon Islands because that country wants to get recognition which can be needed in diplomatic agenda with United Nations.
According to Christopher Richter (2004), in the year 2000, a report by the Secretariat of the Pacific Islands Forum (Forsec) identified ethnic differences, land disputes, economic disparities, and a general lack of confidence in corrupt or ineffective governments as the main causes of conflict in the region. All of issues above will bring to the next issue like breakdowns in law and order, decreasing the standards of live, education, and healthy services, economic stagnation, environmental degradation, food security issues, transnational crime, money laundering, illegal immigration, arms smuggling, drug trafficking, and of course terrorism. All of those can happen continually, especially for poor region.
At last but not least, South Pacific security has many holes. I think that it is not little hole but big hole. There is no good order that can reduce and minimize the security disputes. The attendance of hegemonic power only reduces and discourages the South Pacific security. Because hegemonic power has certain definition about security that sometimes doesn’t match with the South Pacific peoples want. Because of that, the struggle for power is much needed for the South Pacific to attack out internal and external security factors especially.

╠ The End ╣

Basic Knowing & Issues of the South Pacific Zone: Polynesia, Melanesia, & Micronesia

2008-10-26T23:10:00.001-07:00

Oleh: Muhammad Nizar

The first thing through my vision when I look the map of the South Pacific zone is there are many islands which are similar or look like ‘dot’ in the map, but the fact, they are group of states. The South Pacific zone can be divided into some parts; among of them are Polynesia, Micronesia, and Melanesia. Each of them has different characteristics but most of them have similar issues. In the general knowledge, Polynesia has circa 27 islands and 12 states. Micronesia has 8 states and hundreds of island. And the last, Melanesia has 16 islands and 7 states.
South Pacific zone has complicated issues for many years. Those complicated issues begin from colonization, health, aid, gender & family, nuclear testing, environment, education, resources, economic, politic, culture, etc. Most of the South Pacific zone is very poor countries which always receive a lot of aid from their former colonial states or from the rich Europe countries which still take a part as controller in their colony in the South Pacific. United States (US), France, New Zealand, and Great Britain are the countries which have colony in the South Pacific.
Most of people in Polynesia, Melanesia, and Micronesia can speak English and French, and also their local languages. For example, Hawaii’s people can speak Hawaiian and English; Vanuatu’s people can speak Bislama, English, French, and several Melanesian languages. Indigenous’ people of Oceania or the South Pacific also have hundreds culture, they begin from music, dance, and several festival. Most of regions in Polynesia, Melanesia, and Micronesia still enforce the custom law or ethic. That is reasonable because of the rural of the people.
After we know the basic knowledge of Polynesia, Micronesia, and Melanesia, I will thing conceptual in looking the reality by using one of approach in International Relations theory. Neo-Marxist or Globalist approach claims to the IR scholars that there is unequal between rich and poor countries in the capitalist economic system. There will be class disparity in world politics and economics. From the thought like that, I would like to show that the criticism of Neo-Marxist and Globalist close in the zone of South Pacific. I am not a Neo-Marxistian, but the reality of the assumption of Neo-Marxist and Globalist close with the grief of the South Pacific states as the Third World or maybe the very Poor World. There are many capitalist states that still exist in exploiting the Third World in the South Pacific zone. As I showed above that USA, French, Australia, and New Zealand are the main capitalist actor in exploiting in the region.
Federated States of Micronesia (FSM), one of country in Micronesia zone, is under controlled by United States of America. Defense system of FSM is handled by USA. It means i can make two speculations to know what the interests of USA to do that. My first speculation, USA is willing to exploit the natural resources, which are agricultures and fisheries. FSM produced fish, garments, bananas, black pepper, sakau (kava), and betel nut. And USA is the main target export of that product.
Second, USA still exist in hegemony the third World by controlled the defense system like FSM. Beside of that, US have ‘choke points’ strategy in its naval power. Because of the huge sea, US commitment to more enforce its naval power at many spots that spread out in South Pacific. There is also rumor, though it is not scientifically, that the South Pacific has big potential in oil sources. So, this is why USA is still interested in taking a part as controller in the region.
From the basic knowing and issues above, including the speculations, I conclude that Polynesia, Micronesia, and Melanesia are part of the South Pacific which is very vulnerable in all of aspects. Inside and outside factors always push them in the weak condition. Neo-Marxist / Globalist approaches still relevant in the context of South Pacific which is an actor of the Third World Country in the World System theory of Wallerstein.

The End

Aid and Tourism: Solomon Islands

2008-10-26T22:56:00.000-07:00

Oleh:Muhammad Nizar

Solomon Islands, dependence from United Kingdom 7 July 1978, is located at Melanesia. Actually, Solomon Islands has good tourism in beach sector, it means diving because it is archipelago state which has good coral atoll views. But there are many problems with the limitation of transportation and infrastructure. Many people say that almost the conditions of tourism in Pacific Islands are look like ‘paradise’. It is true because of the naturally condition of Pacific Islands especially for Solomon Island.
The effort to develop the tourism sector will face the ancient problem, it is financial. Financial aid is very essential for growing up this tourism. The limitation of aid will only reduce the income of Solomon people. Principal aid donors to Solomon Islands are Australia $247 million per year (2006 est), New Zealand $14 million per year (2004 est), European Union, Japan $40 million (2005 est), and Taiwan (Republic of China) $20 million per year. From the data above, we can get the point that Solomon Islands use many ways to receipt the aid. Especially case for Taiwan, Solomon Islands approved Taiwan as independence country from the mainland which is Peoples Republic of China (PRC). This foreign policy is very pragmatic for Solomon Island and Taiwan do all the things to get recognition from all countries to fight Mainland China at United Nations Convention. Because of Taiwan foreign policy act, Solomon Islands get the benefit in order to develop the potential service industries especially tourism.
Solomon Islands is very depending on eco-tourism. But, there is a problem on the ecosystem. Last time, many countries did nuclear testing in the Pacific Island especially in the coral atoll islands. The impact of this activity will face Solomon Islands in the future. Even though, Solomon Islands wasn’t directly as targeting of nuclear testing, the impact of that will be predicted to Solomon Islands. Because of that, Solomon Islands protest to the former colony to give aid in order to survive from the lack of environment. Beside of that, Solomon Islands is also very vulnerable to the natural disaster like earthquake resulting Tsunami which was occurred on April 2007, and UNICEF took a part in rescuing the victims of Tsunami in Solomon Islands.
In the other hand, tourism is not only giving positive effect in economy, but also giving negative effects in environmental. Some tourists don’t respect the cleanness of atoll area. Atoll area is very essential in getting much income, because it’s beautiful diving area. If there isn’t clean atoll, the consequence is there isn’t tourist who wants to come and enjoy the diving area. This will be Solomon Islands’ awareness to maintain the cleanness of eco-tourism which is one of the top of income source.
Beside the eco-tourism, US Department of states noted that Solomon Islands also has sex-tourism. This will be problems because prostituted in Solomon Island is illegal, but there are a lot of cases that did not enforced by the law and was a serious problem. This case is also being human right activist which has interest in saving the right of women. The government of Solomon Islands should fully concern to fix the sex-tourism problem in tourism in order to increase the Human Development Index (HDI).
The other negative effect is foreign tourism investment. The profit of this investment will be brought to overseas by the investor, and the local peoples only take the trickle down effect of this tourism. Solomon Islands only get surplus in capital account, but in the future, the profit of tourism will be out to the foreign investors. Meanwhile, the expensive cost to the area tourism of Solomon Island will be highly concerned by the tourists who want to visit in this country. All of positive and negative of foreign aids and tourism above will be our concerned in analyses more deeply, especially in the capacity of international relations scholars.

----- The End -----